58 Unit Mobil Sampah Tak Layak Jadi Perhatian Pansus LKPj

by -43 views
Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Mustofa
Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Mustofa

Batam, (MetroKepri) – Tim Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Batam melakukan peninjauan terhadap 58 unit mobil pengangkut sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) Punggur Kelaruhan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam belum lama ini.

58 unit mobil tidak layak jalan dan tidak mendapatkan sertifikat KIR. Akan tetapi mobil tersebut masih digunakan oleh Dinas lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam.

Akan hal itu, Ketua Tim Pansus LKPj Wali Kota Batam, Mochamat Mustafa menilai dari 58 armada tersebut dikategorikan parah, sedang, dan masih bisa dijalankan.

“Dalam artikata engineering, jadi kalau yang parah itu harus discrap atau dihancurkan atau dari mipping itu. Dan kemarin waktu kita sidak, ada orang aset juga ikut hadir. Artinya nanti kita akan bicarakan apakah ada unit baru terus yang rusak itu apakah itu bisa diperbaiki. Kalau bisa diperbaiki berapa anggaran total yang perlu disediakan dalam perbaikan itu supaya sertifikasi uji kirnya masuk lagi,” papar Mustofa saat diwawancarai media ini di Komisi lV DPRD Kota Batam, Kamis (10/6/2021).

Menurutnya, memberikan contoh kepada masyarakat bahwa uji kir itu penting. Kenapa, ini kan safety. Jadi rata – rata itu kemarin banyak yang tidak lolos uji kir, karena lampu sen mobil truck itu kan tidak ada, terus kacanya pecah. Tentu uji kirnya tidak akan lolos. Lampu sen itu sangat penting waktu belok kiri dan belok kanan, jadi kalau enggak ada lampu sen itu bagaimana.

“Jadi ini yang perlu. Perhatian terus kami tanya, kalau 58 itu tidak berjalan karena uji kirnya, otomatis sampah itu bertumpuk. Jadi dinas itu kerjanya apa, kenapa masalah begini saja tidak bisa diselesaikan. Seharusnya mereka mengetahui bahwa mobil armada itu sudah saatnya bayar pajak dan mobil armada itu uji kirnya tidak lolos, apa eksennya, apa dibiarin saja atau bagaimana,” ujar Mustofa.

Mustofa, menyebutkan bukan tahun ini saja pajaknya mati, bahkan dari tahun 2018 mobil armada itu pajaknya mati, dari tahun 2019, 2020 dan ini sudah tahun 2021. Berarti sudah dua tahun pajak itu mati.

“Sedangkan anggaran untuk perbaikannya itu ada. Jadi alasan mereka itu bahwa anggarannya tidak ada, tetapi kami croscek di bagian anggaran, yang mengajukan anggaran itu dinas DLH. Jadi saat itu ada refocusing atau pengurangan, wajar tolong direfocusing. Sementara, kebijakan kepala dinas kenapa yang direfocusing yang untuk uji kir itu apa, sementara kebijakan itu kan kepala dinas yang tahu,” ucapnya.

Jadi kata Mustofa, kalau pengurangan anggaran itu, pasti kebijakan pimpinan. Kalau memang tinggi, kan bisa dibahas kalau memang anggaran itu lebih tinggi. Kenapa yang dikurangi anggaran untuk perawatan, kenapa tidak yang lain. Hal itu juga sempat disampaikan kemarin.

“Artinya dinas ini masalahnya bukan kali ini, malah berulang – ulang masalah sampah enggak kelar – kelar. Saya rasa, Dinas Lingkungan Hidup itu perlu diperbaiki atau kah lidernya di sana itu diperbaiki, dan kepala pimpinan dinasnya itu perlu diganti, itu tidak masalah karena ini pelayan masyarakat,” katanya.

Artinya kata Mustofa, bahwa disaat itu ada hal – hal yang tidak benar bahkan kalau ada masalah pihaknya sering mendapatkan komplain dari masyarakat tentang sampah.

“Bahkan ada beberapa OPD tingkat kecamatan yang menyampaikan bahwa sampah tidak di angkut – angkut. Kita juga bertanya kenapa sampah itu tidak diangkut, alasannya DLH tidak bisa ngambil. Jadi sampai kapan permasalahan itu bisa selesai kalau kita tidak super ekstra,” ucapnya. (*)

Penulis : Rosjihan Halid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No More Posts Available.

No more pages to load.