APBD 2018, DPRD Kepri Sepakati Postur Anggaran Rp3,594 Triliun

by -321 views
by
Gubernur Kepri Nurdin Basirun Dan Ketua DPRD Kepri Bersalaman Usai Paripurna KUA PPAS
Gubernur Kepri Nurdin Basirun Dan Ketua DPRD Kepri Bersalaman Usai Paripurna KUA PPAS

Tanjungpinang, (MK) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Kepri akhirnya menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) untuk tahun 2018.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak berharap, anggaran yang akan terserap nanti dapat dipertajam dalam pembahasan ditingkat komisi.

Untuk APBD 2018 nanti, DPRD menyepakati postur anggaran diangka Rp3,594 triliun.

“Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 0,03 persen atau Rp98 miliar. Untuk diketahui, APBD 2017 berada diangka Rp3,496 triliun,” papar Jumaga di ruang rapat paripurna, Senin (20/11/2017).

Dengan peningkatan anggaran ini, DPRD Kepri berharap nantinya kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Selain itu, DPRD juga berharap arah pembangunan dapat lebih merata di seluruh Kepri.

Pendapat tersebut juga diamini Gubernur Kepri, Nurdin Basirun.

Untuk tahun 2018 nanti, Pemprov Kepri akan mengangkat tema anggaran, pembangunan ekonomi kemaritaman berawawasan lingkungan.

Adapun, enam prioritas pembangunan akan dilakukan diantaranya adalah pengembangan perikanan dan pariwisata bahari.

“Kedua, kami akan melakukan penanggulangan kemiskinan. Ketiga adalah peningkatan pelayanan dasar dan keempat adalah peningkatan infrastruktur,” ujar Nurdin membacakan nota keuangan RAPBD 2018.

Ia melanjutkan, prioritas kelima yakni pembangunan budaya dan peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan mengacu kepada enam prioritas tersebut, Nurdin berharap ekonomi Kepri akan bergerak. Untuk itu, Pemprov Kepri akan menajamkan anggaran antara pendapatan daerah sebesar Rp3,494 triliun. Adapun belanja langsung sebesar Rp1,541 triliun dan belanja tidak langsung Rp2,50 triliun.

Anggaran itu akan disebar dalam organisasi perangkat daerah (OPD) berdasarkan keperluan dan prioritasnya.

Sementara itu, pembahasan anggaran ini juga sempat molor beberapa saat. Hal ini disebabkan pemerintah memasukkan anggaran pembangunan tahun jamak. Kemudian ketua fraksi akhirnya menyepakati anggaran tersebut dibahas selanjutnya. (Red/Pat)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No More Posts Available.

No more pages to load.