APBDP Kepri Tahun 2015 Disahkan Rp2,9 Triliun

by -187 views
Pj Gubernur Kepri, Agung Mulyana saat menandatangani pengesahan APBD P Tahun 2015
Pj Gubernur Kepri, Agung Mulyana saat menandatangani pengesahan APBD P Tahun 2015

Tanjungpinang, (MK) – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015 disahkan sebesar Rp2,9 triliun pada sidang paripurna di ruang utama Gedung DPRD Provinsi Kepri, Dompak Tanjungpinang, Rabu (28/10).

APBD Perubahan ini juga mengalami penurunan sekitar Rp757 miliar. Penyebab penurunan anggaran daerah ini sudah diketahui bersama, yakni karena terjadinya penurunan harga minyak dunia, sehingga mempengaruhi harga minyak dalam negeri.

Provinsi Kepri sebagai penghasil minyak bumi dan gas di Indonesia, mendapat bagian dari pusat yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Akibatnya, apa yang direncanakan tidak sesuai dengan yang harapkan.

Rapat Paripurna Pengesahan APBDP yang sekaligus dijadikan Perda ini, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak didampingi dua unsur Pimpinan DPRD masing – masing Rizki Faisal dan Amir Hakim. Serta dihadiri oleh Penjabat Gubernur Kepulauan Riau, Agung Mulyana.

Setelah disahkannya APBDP dan resmi menjadi Perda, Agung mengucapkan terimakasih setinggi – tingginya kepada jajaran anggota DPRD yang telah bersusah payah menyelesaikan pembahasan draft APBDP dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan mengesahkannya.

“Tidak ada kata yang patut saya ucapkan kepada jajaran Pimpinan dan Anggota DPRD Kepri yang telah bersungguh – sungguh merampungkan pembahasan dan mengesahkan APBDP Kepri 2015 ini. Kita berharap kerjasama yang baik antara DPRD Kepri dan pemerintah ini bisa langgeng di tahun – tahun berikutnya,” ucap Agung.

Sebelumnya, Sofian Syamsir selaku juru bicara Banggar DPRD Kepri menyampaikan, saat pembahasan APBDP di tingkat Banggar sudah ditetapkan Rp2,7 triliun. Namun mengalami defisit Rp788 miliar dari Rp3,6 triliun APBD Murni 2015.

Menurutnya, defisit ini terjadi karena kurangnya pendapatan dari sektor dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp451 miliar dari Rp1,6 triliun pada proyeksi APBD menjadi Rp1,2 triliun dalam APBDP.

“Defisit ini juga, ditambah dengan penyiapan dana Pilkada Rp30,7 miliar untuk menutupi kekurangan,” ucapnya.

Selain itu, usai APBDP disepakati bersama, penandatanganan pengesahan APBDP dilakukan antara Pimpinan Sidang dan juga Penjabat Gubernur Kepri yang disaksikan seluruh Anggota DPRD Provinsi Kepri dan para undangan yang hadir. (PUTRA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No More Posts Available.

No more pages to load.