Bawaslu RI Akan Laporkan ASN Terlibat Politik ke Mendagri

by -224 views
Komisioner Bawaslu RI, Endang Wihdatiningtyas saat diwawancara sejumlah wartawan di Tanjungpinang. Foto ALPIAN TANJUNG
Komisioner Bawaslu RI, Endang Wihdatiningtyas saat diwawancara sejumlah wartawan di Tanjungpinang. Foto ALPIAN TANJUNG
Iklan Banner

Tanjungpinang, (MK) – Komisioner Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), Endang Wihdatiningtyas menegaskan, akan melaporkan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat politik pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“ASN yang diduga terlibat dalam politik, kami (Bawaslu) tidak dapat menindaknya. Tetapi, kami hanya melaporkannya ke Mendagri,” papar Endang kepada media ini saat berada di Tanjungpinang, Selasa (13/10).

Dia mengutarakan, dugaan keterlibatan ASN dan terbukti melakukan dukung mendukung kepada salah satu pasangan calon (Paslon) kepala daerah itu tidak ada sanksinya.

“Kami (Bawaslu) hanya dapat melaporkan ke Mendagri. Dalam hal ini, yang tindak itu adalah pelakunya. Siapa pelakunya, itu yang perlu kita cari tahu,” ujarnya.

Sedangkan, kata dia, bagi paslon kepala daerah yang diduga mendapat dukungan dari ASN itu juga mendapat sanksi dan itu sudah diatur dalam Undang – Undang (UU) nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota.

“Coba cek dalam UU itu,” ucapnya.

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 8 Pasal 189, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota, dan Calon Wakil Wali Kota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/ lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/ perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000 (enam juta rupiah).

Selain itu, Endang juga merasa kasihan terhadap ASN yang ditarik – tarik. Apalagi, kedua Paslon di Provinsi Kepri ini merupakan calon incumbent yang masing – masing mempunyai hubungan emosional ketika menjabat.

“Oleh karena itu, kami meminta kedua pasangan calon (Paslon) agar tidak melakukan itu. Kasihan mereka,” ucapnya. (ALPIAN TANJUNG)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.