Belum Kantongi Izin, Satpol PP Bintan Stop Penimbunan Lahan Along

by -289 views
Anggota Satpol PP Bintan Saat Meninjau Lokasi Penimbunan Lahan Milik Along
Anggota Satpol PP Bintan Saat Meninjau Lokasi Penimbunan Lahan Milik Along
Iklan Banner

Bintan, (MK) – Adanya kabar terkait penimbunan hutan Mangrove di Kelurahan Sei Enam Kecamatan Bintan Timur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Bintan, Muhammad Insan Amin langsung memerintahkan Kabid Peneggakan Perda untuk melakukan penyelidikan di lokasi penimbunan tersebut.

Akan hal itu, tim langsung bergerak cepat untuk mendapatkan data akurat, Sabtu (17/03/2018).

“Dari hasil invesitigasi dan identifikasi anggota kita di lapangan, tim mendapatkan fakta – fakta benar bahwasanya Along telah melakukan kegiatan penimbunan di atas lahan miliknya dengan luas lahan 80 m x 100 m dan lahan yang ditimbun seluas 80 m x 30 m,” papar Kasatpol PP Insan Amin yang didampingi Kabid Penegakan Perda, Ali Bazar dan PPNS Sukiyadi.

Namun, kata dia, kegiatan tersebut tidak mengganggu hutan Mangrove hanya berdampingan di kawasan hutan Mangrove.

“Benar Along belum mengurus perizinan penimbunan dan belum membayar retribusi, maka tim langsung menghentikan kegiatan penimbunan hingga Along harus membayar retribusi dan melengkapi izin yang ada untuk dapat melakukan aktifitas kembali,” ujarnya.

Sementara, Kabid Penegakan Perda Ali Bazar menambahkan setelah dikonfirmasi prinsipnya Along menyetujui akan mengurus perizinan dan akan membayar retribusi secepatnya.

“Dalam hal ini, Along melanggar Perda No 5 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu, Perda No 1 tahun 2011 tentang pajak daerah dan Perda No 2 tahun 2016 tentang ketertiban umum,” ucapnya.

Selain itu, ketika di lapangan tim juga bertemu dengan pihak Dinas Kehutanan Provinsi UPT Bintan dan Tanjungpinang, Sinaga. Menurutnya penimbunan yang dilakukan Along tidak beraktifitas di wilayah mangrove, karena beliau juga sudah turun ke lapangan sebelum aktifitas di mulai.

Sinaga juga akan mengupayakan mengeluarkan rekomendasi dari Dinas Kehutanan Provinsi terkait masalah perizinan tersebut. (Red/ Rls)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.