Bupati Natuna Hadiri Rakor Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.

by -3 views

Natuna, MetroKepri – Bupati Natuna Wan Siswandi menghadiri acara Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, di ruang rapat cempaka putih, Rumah Dinas Bupati Karimun, 19/09/2022.

Dalam rakor tersebut diikuti oleh seluruh Bupati / Walikota Se Provinsi Kepulauan Riau dan di pimpinan oleh Asisten Pemerintah dan Kesra Gubernur Kepulauan Riau Heri Mokhrizal.

“Penanganan inflasi yg terjadi di Kepri dan Daerah Kabupaten/Kota di Kepri khususnya harus mendapat perhatian khusus, oleh karena itu saya meminta Bupati/Wali Kota memperhatikan produk pangan strategis yg sensitif terjadinya inflasi seperti cabe, bawang merah dan lain-lain, dan segera mengambil langkah-langkah strategis”, kata Heri.

Lanjut Heri, penyaluran Dana DAK dan Dana Pembantu, Dana Desa yang mendapat hambatan segera harus di selesaikan.

“Selain itu mengenai penyaluran dana DAK, Dana Pembantu dan Dana Desa yang masih terhambat harus segera kita cari solusinya agar masalah ini segera terselesaikan selian itu masalah Bantuan Sosial 2% dari Dana Transfer Umum sebagaimana amanat PMK Nomor 134/PMK.07/2022. Agar benar-benar dilaksanakan dalam 3 bulan ini, dan khusus Natuna 2% “. Ucapnya

Selain itu, ia menyampaikan mengenai penambahan bulan imunisasi dan melakukan perhatian masalah pecepatan digitalisasi keuangan.

“Kita akan melakukan penambahan Bulan Imunisasi sampai akhir bulan September agar betul-betul di laksanakan Bupati/Wali Kota mengingat masih ada beberapa Kabupaten/Kota yg belum 100%, hingga saat ini Natuna sudah 94% , selain itu masalah pecepatan digitalisasi keuangan agar menjadi perhatian Kepala Daerah bersama TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah)”, katanya.

Diakhir kata sambutannya, Heri menyinggung terkait Penggunaan Produk Dalam Negeri arahan gubernur agar di perhatikan karena penyerapan anggaran terkait belanja penggunaan produk dalam negeri dipercepat dengan mendorong Katalog Lokal.

“Semua belanja daerah menggunakan katalog lokal, Bupati/Wali Kota harus mendorong UMKM dan usaha lokal mendaftar pada UKPBJ untuk menjadi vendor di katalog lokal”, imbuhnya. (manalu/diskominfona)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No More Posts Available.

No more pages to load.