Diduga Dipersulit BC, Sukardi Kesal dan Rugi 1,3 Miliar

by -1,310 views
Pemilik PT MIPI, Sukardi
Pemilik PT MIPI, Sukardi
Iklan Banner

Bintan, (MetroKepri) – Pemilik PT Mangrove Industry Park Indonesia (MIPI) Sukardi sangat kesal terhadap perlakuan Bea Cukai (BC) Tanjungpinang.

Akan hal tersebut, Sukardi mengalami kerugian sebesar 1,344 miliar rupiah dalam 1 bulan ini.

“Pihaknya sebagai investor merasa sangat dirugikan oleh BC Tanjungpinang. Pasalnya, puluhan kontainer yang berisikan furniture terbuat dari kayu yang siap ekspor tidak dapat diberangkatkan ke Amerika dan Kanada,” katanya kepada sejumlah awak media, Minggu (13/10/2019) di daerah Batu Licin, Bintan.

Sukardi menilai, Bea Cukai tidak menjalankan tufoksi kerjanya sebagai abdi negara yang baik untuk masyarakat.

Bahkan menurut pria yang juga pemilik salah satu resort terbesar di Bintan Timur itu secara gamblang menyebutkan pihak Bea Cukai telah mengabaikan amanah Presiden RI Joko Widodo terkait terciptanya efektivitas ekosistem yang ramah investasi.

“Saya tidak tahu apa yang ada dipikiran mereka saat ini, kami memiliki pekerja ratusan orang, sementara, mereka perlambat proses administrasi, kita sementara sudah menampung ratusan pekerja, apa mereka mau menanggung semua beban ini,” sebutnya dengan nada berang.

Sukardi membeberkan, bahwa sejarah singkat tentang usaha yang dia bangun saat ini di Galang Batang Bintan sudah aktif sejak awal September lalu.

“Diresmikan Pemkab Bintan bersama BP Bintan dan Pemprov Kepri lo kemaren,” ungkapnya.

Saat ini lebih kurang puluhan kontainer berisikan kayu olahan siap pakai asal Tiongkok, sudah siap di ekspor ke Amerika dan Kanada 1,687 miliar rupiah.

Saat ini, kata Sukardi, BC Tanjungpinang menahan untuk pengiriman bahan olahan tersebut ke luar negeri. Hanya karena, sistem administrasi di Bea Cukai, yang menurut pihaknya sudah dilengkapi, namun masih tertahan karena Bea Cukai menganggap masih ada persyaratan yang belum dilengkapi.

Tambah Dia, ada ijin yang disebut Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Kementerian Lingkungan Hidup RI yang harus dilengkapi.

“kami sudah mengurus surat ini, dan sudah selesai di LHK, tapi tinggal nomor kode barang ekspor tersebut belum terbit. Awalnya mereka (BC) menyetujui kalau sudah ada rekom pengurusan namun diingkarinya.

Namun, pihaknya tetap berkonsultasi ke BC, namun etikat baik kita tidak pernah di tanggapi walaupun sudah datang ke kantor.

“Katanya akan dimudahkan, dibantu, tidak masalah, tapi sampai hari ini, tidak ada solusi yang mereka sampaikan. Jadi apalagi maunya. Investor lain jadi lari lo kalau seperti ini cara mereka,” katanya tambah berang.

Dikesempatan itu juga, Edi Jakfar selaku CEO PT MIPI menambahkan, ini aktifitas investasi untuk Indonesia, khususnya Kabupaten Bintan.

“Katanya ramah dengan investasi, amanah presiden. Kalau seperti ini, akan berdampak terhadap investor lain yang bakal datang ke Indonesia, karena tidak sesuai dengan ucapan mereka,” timpal Edi.

Sebelumnya, PT Mangrove Industry Park Indonesia (MIPI), perusahaan bergerak di bidang ekspor impor melakukan ekspor perdana berupa 12 kontainer berisikan kayu olahan ke Amerika.

Ekspor perdana perusahaan kepemilikan asing Tiongkok ini dilakukan di pelabuhan bongkar muat Sri Kolak Kijang, Kecamatan Bintan Timur.

Ke depan, perusahannya akan membangun kawasan industri di Galang Batang, Kecamatan Gunung Kijang dengan lahan seluas 500 hektare. Dia berharap usahanya bisa merekrut ribuan tenaga kerja lokal di Bintan.

Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam menyampaikan pemerintah mendukung kegiatan ekspor impor dilakukan PT MIPI.

“Kita mendukung kegiatan investasi dengan memberikan kemudahan dalam berinvestasi di Bintan,” sebutnya.

Terpisah, Kepala BC Tanjungpinang Syahirul Alim menepis apa yang dikatakan oleh pemilik PT MIPI lewat wawancara salah satu media online di Tanjungpinang.

“Sebenarnya masalahnya bukam di kami, itu masalahnya di karangan pembatasan nyangkutnya di sistem, ada namanya filegal itu kewenangannya di KLHK, bukan di kami,” ujarnya.

Menurut Dia, pihaknya ibarat seperti satpam saja, kalau barangnya lengkap kita persilahkan jalan kalau tidak lengkap kita stop perjalannya.

“Bagaimana mungkin saya persilahkan untuk jalan nanti saya kena sama KLHK. Kita lancar-lancar saja sepanjang memenuhi persyaratan, tidak ada masalah sama kita,” terangnya.

Tetapi, untuk kendalamya sudah ia arahkan dan bisa ditanyakan ke humas BC. Karena, Itu harus dilengkapi dengan filegal yang mengeluarkan itu KLHK bukan Bea Cukai.

“Nanti di sistem itu ada namanya filegal yang harus dilengkapi kalau tidak dilengkapi tidak akan keluar di sistem.
Itu saja permasalahannya kalau sudah ada filegal kita tidak akan mempersalahkan,” tutupnya. (*)

Penulis: Novendra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.