Dituding Politisasi dan Arogan, Weni: Jangan Pakai Pihak Luar yang Tak Kompeten

by -624 views
Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni (YPW)
Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni (YPW)
Iklan Banner

Tanjungpinang, (MetroKepri) – Dituding Politisasi dan Arogan oleh LSM di Kepri, Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Yuniarni Pustoko Weni angkat bicara.

Kepada awak media ini, Weni sapaan akrabnya Ketua DPRD Kota Tanjungpinang itu menyebutkan, bicara soal BUMD harus pahami dulu sejarah BUMD dan bagaimana proses dan tujuan didirikan pertama kali tahun 2010 lalu.

“Terkait permasalahan ini justru kami tidak bicara tidak paham, justru kami sudah sangat paham,” katanya saat dihubungi lewat ponselnya, Jum’at (10/07/2020).

“Jangan pakai pihak luar yang tak kompeten terkait hal ini,” tambahnya.

Kata Weni, proses awal sampai berjalan, sampai saat ini, dirinya sangat paham apa yang terjadi terhadap BUMD.

“Justru saya mengingatkan kepada orang yang tidak paham dengan BUMD, gak usah gitu, pelajari dulu soal BUMD apa lagi pihak pihak yang tidak mengerti dan tidak tau apa yang terjadi sebenarnya,” sebutnya.

“Atau kita buka bukaan terkait BUMD ini,” tambah Weni.

Lanjut Weni, yang kedua tidak perlu pakai LSM untuk memberikan dukungan.

“Nanti kalau kita buka satu per satu permasalahannya lebih gawat lagi,” ungkapnya sambil tertawa renyah.

Sambung weni, apa yang diutarakannya ke publik kemaren itu sudah sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2007.

“Yang namanya BUMD, terkait keuangan daerah yang digunakan, apakah kita gak perlu membenahi memperbaiki, sekiranya itu bisa kita perbaiki, karena inikan menyangkut keuangan negara. Apalagi memakai pihak pihak luar yang seolah memberikan dukungan,” ungkapnya.

Weni menegaskan, tugas DPRD itu ada 3, pertama legeslasi, kedua bajeting, ketiga pengawasan.

“Saat ini kita laksanakan tugas yang ketiga yaitu pengawasan. Apakah ini politisasi dan arogan seperti yang ditudingkan,” ucapnya.

Terakhir kata Weni, dirinya menyampaikan hal ini memberikan masukan dengan keritikan yang bertujuan agar pemerintah mengambil langkah langkah kongkrit.

“Itah tugas kita sebagai legeslatif yang bersinergi dengan pemerintah sesuai dengan tupoksinya,” pungkasnya. (*)

Penulis: Novendra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.