DPRD Gelar Rapat Evaluasi TPP Bersama Pemkab Natuna

by -218 views
Sekda Natuna, Wan Siswandi Saat Memaparkan Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses TPP Guru dan Tenaga Medis
Sekda Natuna, Wan Siswandi Saat Memaparkan Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses TPP Guru dan Tenaga Medis
Iklan Banner

Natuna, (MetroKepri) – DPRD Kabupaten Natuna menggelar rapat evaluasi tunjangan penghasilan pegawai (TPP) di ruang Banggar Kantor DPRD Natuna, Selasa 5 Maret 2019 siang.

Pada kesempatan itu, Harken mengatakan perlunya evaluasi terhadap TPP ini mengingat Perbup No 88 tahun 2018 tentang TPP, menimbulkan rasa ketidakadilan bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

“Ada beberapa hal yang harus dievaluasi. Jangan sampai produk hukum yang kita hasilkan tidak menghasilkan keadilan dan merata. Teman – teman guru dan tenaga medis tidak masuk ke TPP, mereka juga ASN. Banyak keluhan yang kami dengar dan disampaikan kepada dewan. Setidaknya beri mereka kesempatan memperoleh TPP, walaupun tidak sebesar TPP rekan – rekan yang bertugas di instansi yang lain,” paparnya di ruang banggar.

Suasana Rapat Evaluasi TPP di Ruang Banggar DPRD Natuna
Suasana Rapat Evaluasi TPP di Ruang Banggar DPRD Natuna

Sekda Natuna, Wan Siswandi mengatakan, TPP merupakan keharusan di dalam pemerintahan kabupaten/ kota dengan dasar yang jelas dengan penghitungan pembayarannya dan saat ini masih tetap dievaluasi dan dilakukan pembenahan.

“Tujuan akhirnya adalah tingkat kepatuhan ASN terhadap aturan yang ada, seperti apel pagi dan sore. Perbup dibuat berdasarkan beberapa pertimbangan dengan tujuan sebagai dasar kita membayar dengan acuan – acuan yang ada,” ujar Wan Siswandi.

Ia menjelaskan, alasan tenaga guru belum masuk kedalam TPP sampai saat ini dikarenakan beban kerja dan hari liburnya sampai sebulan. Selain itu, sertifikasi dan kabupaten/ kota yang lain belum memasukkan guru ke dalam TPP.

Untuk tenaga medis, adanya perbedaan antara dokter dokter PTT dan dokter PNS terdapat perbedaan penghasilan, jadi semua tergantung pada kemampuan keuangan daerah.

Sementara itu, Heri Marka dan Syaiful mengatakan hal yang sama terkait adanya laporan. Setiap dinas tidak sama menerima TPP.

Terkait hal itu, Wan Siswandi menjelaskan, akan terus mencari solusi masalah TPP ini. Dengan melihat kemampuan anggaran daerah. Kalau itu memungkinkan, akan lebih bagus lagi.

“Saran – saran ini akan kami pertimbangankan dengan dasar hukum yang ada. Bupati juga sudah mengarahkan agar tidak terjadi kesenjangan. Ini hanya kurang sosialisasi sehingga kurang pemahaman dari aparatur sipil negara,” kata Wan Siswandi.

Tanya Jawab Pada Rapat
Tanya Jawab Pada Rapat

Harken menegaskan, intinya dari rapat evaluasi TPP ini perlunya pemahaman dan sosialisasi kepada pihak terkait yang menjalankan. Kurangnya memberikan pemahaman kepada pegawai mengakibatkan banyak keluhan. Apalagi guru PTT, mereka banyak mengajar, hanya gara – gara tidak sertifikasi mereka tidak dapat TPP.

“Kita sebagai mitra, harus cepat tanggap terhadap keluhan yang terjadi. Pada prinsipnya untuk kepentingan daerah, dengan dasar keadilan dalam mengakomodirnya, sehingga kecemburuan sosial tidak ada dan kesalahpahaman antara tiap dinas tidak terjadi. Beri mereka keadilan walaupun tidak seadil – adilnya dan merata. Setidaknya mereka dapat,” imbuhnya.

Hasil rapat, akan disosialisasikan kepada semua pihak, sehingga tidak ada lagi istilah anak tiri dan menjadi bomerang. Guru yang belum sertifikasi, rencananya akan diberangkatkan untuk sertifikasi secara bertahap.

Rapat ini dihadiri oleh Wakil Ketua II Daeng Amhar. Ketua Komisi III DPRD Natuna Harken, Anggota lintas Komisi Heri Marka, Syaifullah, Baharudin, Sekda Natuna Wan Siswandi dan jajarannya. (Manalu)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.