DPRD Natuna Setujui Ranperda Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2018

by -17 views
Penandatanganan Nota Persetujuan Tentang Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018
Penandatanganan Nota Persetujuan Tentang Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018
Iklan Banner

Natuna, (MetroKepri) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir Fraksi – Fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Natuna, Selasa 16 Juli 2019.

Pada paripurna itu juga turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Natuna, Daeng Amhar beserta anggota DPRD Natuna, Bupati Natuna, Drs Abdul Hamid Rizal, Sekda Natuna, Wan Siswandi, sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Natuna, FKPD Natuna, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan para awak media.

Rapat Paripurna itu juga dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Natuna, Daeng Amhar. Amhar mengatakan pembahasan ranperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2018 telah memasuki tahap akhir.

Penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna telah menjalankan tugasnya seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka pada gilirannya DPRD Natuna menjalankan tugasnya sebagai fungsi pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan membentuk Pansus sesuai Surat Keputusan DPRD Kabupaten Natuna Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

Dalam Pandangan Akhir tersebut, seluruh Fraksi DPRD Natuna yakni, Fraksi DEMOKRAT, GOLKAR, PAN, PPP, PNR, dan GERNAS menerima dan menyetujui Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Natuna. (Manalu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.