DPRD Tanjungpinang Sampaikan 11 Rekomendasi Dalam Pembahasan KUA PPAS 2019

by -16 views
Unsur Pimpinan DPRD Tanjungpinang Bersama Walikota Dan Wakil Walikota Tanjungpinang Usai Paripurna Pembahasan KUA PPAS 2019
Unsur Pimpinan DPRD Tanjungpinang Bersama Walikota Dan Wakil Walikota Tanjungpinang Usai Paripurna Pembahasan KUA PPAS 2019
Iklan Banner

Tanjungpinang, (MetroKepri) – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Tanjungpinang menyampaikan 11 rekomondasi pokok – pokok pikiran dan pertimbangan DPRD dalam pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2019 pada rapat paripurna terbuka Penandatanganan Nota Kesepakatan tentang KUA – PPAS APBD 2019, Senin (12/11/2018).

Laporan ini disampaikan juru bicara Banggar DPRD Kota Tanjungpinang, Petrus Marulak Sitohang.

“11 rekomondasi pokok – pokok pikiran dan pertimbangan DPRD dalam pembahasan KUA & PPAS 2019, mengacu kepada rencana kerja pembangunan daerah. Dan pokok – pokok pikiran DPRD yang perlu kami sampaikan dan juga harus mendapat perhatian eksekutif. Karena hal ini tidak terlepas dari visi & misi Pemerintah Kota Tanjungpinang yang telah dicanangkan. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada segenap pimpinan dan anggota Banggar beserta TAPD Kota Tanjungpinang yang telah bekerja keras mengedepankan azas effisiensi dan effektifitas, sehingga dapat dicapai kesamaan pandang dalam pembahasan rancangan,” papar Petrus.

Adapun 11 rekomondasi pokok – pokok pikiran DPRD tersebut yakni :

  1. KUA APBD 2019 harus menjadi pedoman (guidance) untuk pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah, sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD 2013 – 2018 yang telah ditetapkan sebagai kerangka acuan pembangungan daerah untuk masa 5 tahun.
  2. KUA PPAS APBD tahun 2019 harus menyerap hasil hasil musyawarah rencana pembangunan Kota Tanjungpinang hal ini untuk menunjukkan adanya komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan hasil hasil musrenbang daerah yang dihadiri oleh seluruh stakeholder pembangunan Kota Tanjungpinang.
  3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui peningkatan tax ratio untuk mendukung PAD.
  4. Masih ada potensi peningkatan PAD dilihat dari hasil realisasi sampai dengan periode ini dan juga sudah didukung dengan beberapa ranperda tentang peningkatan PAD yang sudah disahkan. Misalnya; pendapatan parkir dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan).
  5. Peningkatan program – program dan kegiatan yang langsung dirasakan manfaatnya untuk kesejahteraan rakyat.
  6. Perbaikan komposisi belanja daerah antara belanja tidak langsung dan belanja langsung.
  7. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan diperlukan pembangunan integratif dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah dan konservasi lingkungan hidup melalui peningkatan kapabilitas dan aksesibiltas wilayah.
  8. Dibidang pendidikan, untuk diperhatikan sarana dan fasilitas yang masih dapat ditingkatkan misalnya; penyediaan angkutan sekolah untuk anak – anak sekolah di daerah Kota Tanjungpinang.
  9. Bidang pariwisata, pemerintah daerah harus betul – betul memperhatikan dan terus mengembangkan kebudayaan asli daerah Tanjungpinang yang sekiranya dapat menunjang peningkatan wisata daerah untuk menarik turis lokal maupun asing yang masuk ke Tanjungpinang dan disisi lain adalah untuk terus menjaga kelestarian budaya itu sendiri.
  10. Peningkatan kinerja pemerintah daerah harus didukung oleh peningkatan kinerja aparatur daerah, oleh karena itu peningkatan disiplin aparatur pemerintahan perlu dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil daerah.
  11. Iklim politik yang kondusif untuk terus senantiasa dijaga oleh semua pihak.

Sementara proyeksi anggaran pendapatan daerah setelah pembahasan, pendapatan daerah Kota Tanjungpinang tahun anggaran 2019, diproyeksikan sebesar Rp965.385.252.441.00,- dari APBD murni yang sebagian besar ditunjang oleh dana yang berasal dari dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak/ bukan pajak dan dana alokasi umum dengan komposisnya sebagai berikut:

“Untuk Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp137.341.663.304. Dana perimbangan sebesar Rp754.508.513.400. Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp73.535.075.737,” katanya.

Masih kata dia, dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran ini, DPRD Tanjungpinang senantiasa mendorong dan mendukung kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan persentase PAD dengan cara optimalisasi penggalian potensi sumber – sumber pendapatan asli daerah, tanpa memberatkan dunia usaha.

“Badan anggaran mencatat bahwa masih banyak potensi – potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang belum digali seperti, pajak hotel, pajak bumi dan bangunan, pajak air tanah, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir, pajak reklame dan lain – lain,” ucapnya.

Upaya tersebut dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutannya, diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.

Selain itu sudah ada 2 Perda yang dapat menunjang peningkatan PAD, yaitu Perda Menara dan Perda Parkir. Setelah dilakukan pembahasan, untuk Pendapatan Daerah TA 2019 setelah pembahasan bersama Banggar DPRD dan TAPD, menghasilkan proyeksi kenaikan pendapatan daerah sebesar Rp148.162,464.501 – dari APBD Induk 2018 atau naik 18.13 persen. Hal ini pengaruh dari proyeksi kenaikan pada pos Dana Perimbangan, yaitu naik sebesar 23,37 persen dan dari pos lain – lain PAD yang sah atau naik menjadi 23.82 persen dari APBD Induk 2018. Tetapi ada penurunan pada pos pajak daerah sebesar Rp8,8 miliar.

Sementara struktur perubahan setelah pembahasan, untuk hasil Restribusi Daerah sebesar Rp9.751.300.000, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp350.312.432.

Sedangkan proyeksi belanja daerah sebelum pembahasan tahun anggaran 2019 ini berjumlah Rp974.485.502.441,- yaitu komposisinya terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

“Belanja Tidak Langsung sebesar Rp394.059.921.280. Sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp581.475.331.161,” ucapnya.

Rancangan KUA serta PPAS APBD 2019 hasil kesepakatan bersama, antara TAPD dan Badan Anggaran yang telah disusun sesuai dengan ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku, disepakati menjadi Nota Kesepakatan. Selanjutnya, dapat menjadi dasar untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tanjungpinang tahun 2019. (Red/ZAL)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.