ESDM Kepri: Permasalahan Pasca Tambang di Tengah Desakan Ekonomi

by -107 views
Seminar dengan tema "Menyelamatkan Lingkungan Ditengah Desakan Ekonomi" yang dilaksanakan oleh KBB Tanjungpinang
Seminar dengan tema "Menyelamatkan Lingkungan Ditengah Desakan Ekonomi" yang dilaksanakan oleh KBB Tanjungpinang
Iklan Banner

Tanjungpinang, (MetroKepri) – Pengelolaan pasca tambang masih menyisakan permasalahan sehingga merugikan pemerintah dan masyarakat.

Hal ini dikatakan oleh Pelaksana Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau (ESDM Kepri) Hendri Kurniadi.

“Persoalan pertambangan itu selalu terjadi pada pasca tambang. Ini yang menimbulkan permasalahan sehingga masyarakat tidak percaya,” sebutnya dalam seminar bertema “Menyelamatkan Lingkungan Ditengah Desakan Ekonomi”, Kamis (28/11/2019) yang diselenggarakan Komunitas Bakti Bangsa (KBB) di Tanjungpinang.

Menurut Hendri, sistem pertambangan, mulai dari perencanaan awal, eksplorasi hingga setelah pertambangan. Hingga persoalan kerap terjadi pada saat setelah pertambangan.

Lanjut Dia, pihak perusahaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan kondisi lahan yang ditambang. Lahan tersebut harus dapat dipulihkan sehingga bermanfaat untuk masyarakat.

“Pelaksanaan pada sistem reklamasi perlu dipertegas sehingga lahan yang rusak dapat diperbaiki dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Hendri tidak ingin membahas permasalahan perijinan pengangkutan dan penjualan bauksit yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepri sebelum dirinya menjabat sebagai Plt Kadis ESDM Kepri.

Ia menginginkan membahas masa depan Kepri, yang memiliki potensi sumber daya alam yang seharusnya memberi dampak positif kepada masyarakat.

“Potensi bauksit seharusnya memberi dampak positif kepada masyarakat sehingga sebaiknya tidak perlu ditolak,” sebutnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi II DPRD Kepri Ing Iskandarsyah mengatakan, tata kelola sumber daya alam perlu diperbaiki, mulai dari perijinan hingga pasca tambang.

“Izin tambang seharusnya diberikan kepada perusahaan yang mumpuni,” ujarnya.

Tambah Iskandar, komitmen perusahaan kepada pemerintah dan masyarakat harus disampaikan secara resmi sehingga tidak ada yang dirugikan.

“Perlu sentuhan teknologi untuk memperbaiki lingkungan sehingga berdaya guna,” ujarnya, yang juga sebagai narasumber dalam seminar itu.

Sementara, Direktur LSM Air, Lingkungan dan Manusia (ALIM) menyebutkan, pemerintah sebaiknya tidak memberi ijin pertambangan jika tidak mampu menangani persoalan pertambangan seperti yang terjadi selama ini.

Sehingga, pertambangan yang selama ini sudah merusak lingkungan dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik.

“Kami bukan membenci pertambangan, tetapi selama ini sudah merusak lingkungan. Kalau pun ingin dibuka, seharusnya memperhatikan lingkungan,” imbuhnya. (*)

Penulis: Novendra/Rilis KBB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.