Tanjungpinang, (MK) – Ketua FSPMI Kabupaten Bintan, Parlindungan Sinurat menilai PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan tidak memihak kepada nasib para buruh di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
“Pemerintah pusat sudah tidak pro lagi terhadap kondisi didaerah. Nilai UMP harusnya melalui perundingan dulu antara pemerintah, perusahaan dan juga buruh. Itu juga harus sesuai dengan survey pasar. Bukan malah pemerintah sendiri yang menentukan,” ujar Parlindungan, Senin (2/11).
Dia mengutarakan, kebijakan yang dibuat pemerintah pusat menghilangkan semangat otonomi daerah, karena nilai UMP dikaji melalui inflasi nasional bukan melihat komponen hidup layak di daerah (KHL).
“Kalau kita lihat dari aspek kebutuhan pokok di daerah, ini kan jauh dari inflasi nasional. Ditambah lagi dewan pengupahan sudah tidak memiliki peranan. Kebijakan seperti ini tentunya malah menghilangkan semangat otonomi daerah,” paparnya.
Menurut dia, Kepri adalah wilayah yang paling dirugikan. Pasalnya, zona perdagangan bebas wilayah Batam, Bintan dan Karimun yang seharusnya bisa meningkatkan kenaikan gaji karyawan. Dengan keluarnya peraturan pemerintah ini, malah membuat karyawan didaerah menjadi terpuruk.
“Khusus perusahaan di Kepri, mereka mengolah produksi yang barang mentahnya impor dan barang jadinya di ekspor. Ini kan bisa menuntungkan mereka, karena kita sudah tidak dikenakan lagi bea masuk dan juga bea keluar,” katanya.
Selain itu, ketika ditanya mengenai pemutusan hubungan kerja yang terjadi di Kepri, Parlindungan menyampaikan, data yang diperoleh dari pemerintah pusat mengenai pekerja di Kepri tidak masuk akal.
“Mengenai PHK yang terjadi di Kepri sebesar 6000 pekerja itu tidak benar. Mereka itu adalah pekerja yang sudah habis masa kontraknya, bukan buruh yang di berhentikan secara sepihak. Itu dijadikan momen mereka untuk menentukan sikap seperti ini. Kan tidak masuk akal,” imbuhnya. (PUTRA)
