Hutan Lindung Dijadikan Kavling, DPRD Batam Panggil Instansi Terkait

by -221 views
Komisi I DPRD Kota Batam, Saat Rapat Terkait Pemotongan Lahan Hutan Lindung. Foto JIHAN
Komisi I DPRD Kota Batam, Saat Rapat Terkait Pemotongan Lahan Hutan Lindung. Foto JIHAN
Iklan Banner

Batam, (MetroKepri) – Lahan hutan lindung seluas 28 hektar di daerah Kabil Kecamatan Nongsa dijadikan kavling siap bangun (KSB) oleh PT Prima Makmur Batam belum lama ini. Akan hal itu Komisi l DPRD Kota Batam memanggil pihak instansi terkait guna mempertanyakan masalah izinnya.

Rapat yang digelar Komisi I DPRD Kota Batam ini juga turut dihadiri oleh Dinas Kehutanan, Ditpam BP Batam, Dinas Lingkungan Hidup, Direktur Lahan BP Batam, Kepolisian, BPN dan LHK.

“Kita sudah dengar bersama – sama dari penjelasan masing – masing pihak yang terkait dalam hal ini pihak BP Batam. Nah, yang punya kapasitas menjelaskanya itu kan pihak BP terkait dengan hak pengelolahan lahan. Pengalokasianya itu kan urusan BP dan pihak BP sudah sangat jelas menyampaikan bahwa tidak pernah mengalokasikan lahan itu, satu. Kedua terkait masalah kavling, jadi dari 2016 itu sudah tidak ada lagi menerbitkan yang namanya kavling,” papar Ketua Komisi l DPRD Kota Batam, Budi Mardyanto saat diwawancarai media di ruang rapatnya, Senin (29/7/2019).

Masih kata dia, jadi kalau secara hukum yang namanya pengelolaan di Batam ini kalau ada aktvitas tersebut, seharusnya izinnya dulu yang diutamakan diurus.

“Baru yang namanya pengelolaan oprasionalnya dijalankan. Jadi ini kan dibalik – balik nya. Ini jalan dulu dibabat atau hutannya dibabat dulu baru diurus legalitasnya atau izinnya. Kalau begitu tentu salah. Nah, berdasarkan UU tentang nomor 18 ayatnya antara dua dan hurup C, tanpa izin memotong pohon dan lain sebagainya di dalam hutan lindung itu. Otomatis pidana itu,” ujarnya.

Menurut Budi, kegiatan yang terjadi ini boleh dikatakan kegiatan ilegal. Pokoknya, kegiatan selama ini adalah ilegal dan terkait itu sudah ditegaskannya.

“Nah jaminanya apa. Jadi kalau perusahaan menjalankan dengan pemahaman dia itu, akan meminta biaya terkait pengurusan pengurusan apa ini, kan gitu. Nah ternyata masalah status daripada hutan lindung itu tadi,” ucapnya.

Dia mengaku, dirinya sebagai wakil rakyat tidak akan pernah lepas daripada yang namanya RT, RW yang kental. Sementara prosesnya itu panjang sekali.

“Jadi jangan sampai masyarakat juga dibodoh bodohi, begitulah kira kira. Terkait hal itu juga, yang jelasnya itu sudah pidana loh. Nah kami sebenarnya dan nanti kan mereka masih bersela lagi. Sementara konsumen itu ada UU nya lagi dan perlindungan konsumen itu ada, makanya jadwal berikutnya akan kita undang dan nanti ada komisi perlindungan konsumen. Biar lembaga konsumen yang menjelaskanya kira – kira nanti,” katanya.

Kesimpulannya apa, kata dia, kalau memang pastinya permasalahan ini pidananya ada. Kenapa kegiatan berjalan itu dikatakannya ilegal, sementara belum ada izinnya mereka sudah mengerjakannya.

“Kan gak jelas itu. Itu satu. Nanti kalau tidak ada penjelasannya secara baik, kita akan merekomendasikan supaya BP Batam dan lembaga kesatuan pelindung dan pihak kehutanan berhak melapor ke pihak kepolisian,” ucapnya.

Dia mengemukakan, kalau memang diperlukan lagi, tidak ada salahnya juga pihaknya Komisi l melaporkan ke KPK. “Kira – kira begitulah,” katanya. (JIHAN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.