Ini 7 Pendapat Akhir Fraksi PDI-P Tentang Perusda ke Perumda Tirta Kepri

by -136 views
Anggota DPRD Provinsi Kepri Lis Darmansyah SH
Anggota DPRD Provinsi Kepri Lis Darmansyah SH
Iklan Banner

Tanjungpinang, (MetroKepri) – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kepri Lis Darmansyah mengatakan perubahan status badan hukum Prusda BUMD PDAM Tirta Kepri menjadi Prumda sebagaimana ketentuan didalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

“Perubahan badan hukum ini diharapkan memiliki dampak positif bagi penyelesaian berbagai permasalahan yang selama ini dihadapi oleh PDAM Tirta Kepri,” katanya kepada awak media ini, Senin (31/08/2020).

Dalam pendapat akhir Fraksi PDI-P DPRD Provinsi Kepri terhadap hasil pembahasan Pansus Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kepri.

Lis menjelaskan, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, telah mengamanatkan bahwa Perusahaan Daerah yang telah ada agar menyesuaikan bentuk hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Persero Daerah.

Pertemuan Pansus PDAM Provinsi Kepri bersama Pemkab Bintan di Kantor Bupati Bintan
Pertemuan Pansus PDAM Provinsi Kepri bersama Pemkab Bintan di Kantor Bupati Bintan

Lanjut Lis, terdapat tujuh catatan dari hasil draf Pansus Ranperda Prumda Air Minum Tirta Kepri.

“Catatan pertama Fraksi PDI Perjuangan mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, telah mengamanatkan bahwa Perusahaan Daerah yang telah ada agar menyesuaikan bentuk hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Persero Daerah,” terangnya.

Kemudian kata Lis, terkait Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dalam Pasal 8 PP Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

“Berdasarkan ketentuan tersebut serta penjelasan didalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepri, Fraksi PDI-P sependapat bahwa PDAM Tirta Kepri agar disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Kepri,” ungkapnya.

Setelah mencermati dan mempelajari Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Perumda Air Minum Tirta Kepri maupun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perumda Air Minum Tirta Kepri hasil pembahasan oleh Panitia Khusus, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan perlu memberikan beberapa catatan sebagai berikut :

1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, telah mengamanatkan bahwa Perusahaan Daerah yang telah ada agar menyesuaikan bentuk hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Persero Daerah. Adapun terkait Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dalam Pasal 8 PP Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menyebutkan bahwa “Pendirian Perusahaan Umum Daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik”. Berdasarkan ketentuan tersebut serta penjelasan didalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepri, Fraksi PDI Perjuangan sependapat bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kepri agar disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Kepri.

2. Bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kepri (PDAM Tirta Kepri), yang merupakan dasar hukum pendirian PDAM Tirta Kepri. Selain didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, muatan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 juga banyak yang sudah tidak relevan dengan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta perkembangan akan kebutuhan Perusahaan Daerah kedepannya. Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan sependapat agar Pembentukan Produk Hukum Daerah ini tidak cukup hanya dengan merubah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tetapi menggantinya dengan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepri.

3. Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi kinerja Panitia Khusus yang telah melakukan penyempurnaan terhadap Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepri, dimana beberapa ketentuan telah disempurnakan seperti menyangkut konsideran dan dasar hukum yang telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga halnya dengan beberapa pasal krusial, seperti maksud dan tujuan pendirian Perumda Air Minum Tirta Kepri, modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepri, Organ Perumda Air Minum Tirta Kepri, tugas dan kewajiban Direksi Perumda Air Minum Tirta Kepri dan beberapa ketentuan lainnya yang telah disempurnakan. Adapun terkait modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepri, yang dalam rancangan awal hanya Rp.500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah), tetapi Hasil Pembahasan Pansus menjadi Rp.900.000.000.000,00 (Sembilan Ratus Miliar Rupiah). Setelah Fraksi PDI Perjuangan mempelajari dan mencermati Neraca dan Rencana Kerja PDAM Tirta Kepri serta aset-aset yang selama ini dimanfaatkan oleh PDAM Tirta Kepri namun belum tercatat sebagai aset pada PDAM Tirta Kepri, dan komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menempatkan aset-aset tersebut menjadi Penempatan Modal Barang Milik Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepri. Fraksi PDI Perjuangan dapat menyetujui nilai modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepri sebesar Rp.900.000.000.000,00 (Sembilan Ratus Miliar Rupiah), yang terdiri dari Modal Dasar yang merupakan aset yang dimiliki oleh PDAM Tirta Kepri berdasarkan Neraca per 31 Desesmber 2019 dan Modal Disetor yang merupakan aset yang disanggupi oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk ditempatkan sebagai Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Kepri. Namun Fraksi PDI Perjuangan meminta agar penyelesaian aset-aset yang ada di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Terkait Modal Dasar pada ayat (1) huruf b dan ayat (2), agar segera dilakukan Appraisal untuk kemudian ditetapkan oleh KPM.

4. Permasalahan pelayanan air bersih yang selalu menjadi masalah dan dikeluhkan oleh masyarakat, yaitu sulitnya pemasangan meteran baru maupun distribusi air yang sering macet bahkan tidak jalan selama berhari hari. Penyebab yang sering disampaikan oleh pihak PDAM yaitu menyangkut ketersediaan sumber air dan jaringan perpipahan, dimana untuk Tanjungpinang sumber air berasal dari Waduk Sungai Pulai dan Sungai Gesek, untuk Cabang Kijang yaitu Waduk Kolong Enam dan untuk Cabang Tanjung Uban yaitu Waduk Sei. Jago. Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa, untuk sumber air pada waduk-waduk tersebut harus dapat diantisipasi sedini mungkin dengan memperluas kawasan waduk yang merupakan wilayah resapan air. Hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yaitu dengan mengupayakan pembebasan lahan pada kawasan-kawasan resapan air disekitar kawasan waduk. Hal ini untuk mengantisipasi ketersediaan sumber cadangan air baku dimasa mendatang, seiring perkembangan pembangunan yang akan semakin pesat. Begitu juga halnya dengan jaringan perpipahan yang harus menjadi perhatian, dimana banyaknya jaringan pipa yang sudah tidak layak sehingga perlu dilakukan perbaikan dan perluasan jaringan perpipahan sehingga dapat mendistribusikan air bersih lebih luas kepada masyarakat.

5. Bahwa terkait semakin meningkatnya kebutuhan terhadap penyediaan air bersih khususnya di Pulau Bintan, sementara berdasarkan data pada PDAM Tirta Kepri baru melayani 21.184 pelanggan di seluruh Pulau Bintan. Fraksi PDI Perjuangan pada kesempatan ini ingin mengingatkan kita semua, khususnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan jajaran Organ PDAM Tirta Kepri bahwa setelah Perubahan bentuk hukum PDAM Tirta Kepri menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepri harus juga dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan air bersih di Pulau Bintan. Penyelesaian masalah air bersih di Pulau Bintan, tidak hanya sebatas pada perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kepri menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepri, akan tetapi harus disertai dengan komitmen agar segala permasalahan terkait sumber air baku di Pulau Bintan dapat terselesaikan. Begitu juga dengan keberadaan Waduk Embung Das Kawal yang hingga saat ini belum dapat beroperasi, sementara keberadaannya sebagai salah satu sumber cadangan air baku sangat diperlukan bagi mengatasi permasalahan air bersih di Pulau Bintan. Adapun terkait permasalahan lahan yang dihadapi Waduk Embung Das Kawal, Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan agar Pemerintah Daerah dapat menggandeng Aparat Penegak Hukum untuk menyelesaikan persoalan lahan tersebut khususnya pihak Kejaksaan.

6. Sebagaimana pasal 16 pada Rancangan Peraturan Daerah terkait Tarif Air Minum, dimana pada ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa ”Besarnya tarif air minum ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dan ”Tarif jasa layanan non air ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas”. Fraksi PDI Perjuangan perlu mengingatkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maupun Organ Perumda Air Minum Tirta Kepri nantinya, bahwa tujuan Perumda Air Minum Tirta Kepri tidak semata-mata hanya untuk memperoleh laba atau keuntungan, akan tetapi menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat khususnya terkait penyediaan air bersih bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam penentuan tarif air minum agar dapat diupayakan untuk disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat sehingga tidak terlalu membebani masyarakat, namun tetap memperhitungkan secara cermat dan tepat sehingga tetap memberikan nilai tambah bagi Pendapatan Asli Daerah.

7. Fraksi PDI Perjuangan juga mengharapkan, setelah PDAM Tirta Kepri berubah bentuk hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepri agar dapat memanfaatkan berbagai peluang yang telah diatur didalam Rancangan Peraturan Daerah ini. Diantara peluang-peluang tersebut yaitu melalui pengembangan ruang lingkup usaha sebagaimana diatur didalam pasal 5 ayat (1), pengembangan kerjasama dengan pihak lain sesuai prinsip saling menguntungkan dan melindungi sebagaimana diatur didalam pasal 76 maupun terkait pembentukan anak perusahaan atau bermitra guna membentuk anak perusahaan sebagaimana diatur didalam pasal 90. Tentu harapannya dengan bentuk hukum yang baru, segenap organ pada tubuh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepri dapat lebih proaktif dan inovatif didalam upaya mengembangkan usaha tanpa mengesampingkan tujuan utama yaitu penyediaan air minum bagi masyarakat.

Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kepri (PDAM Tirta Kepri) agar dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan didalam Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepri.

Pansus PDAM Kepri saat di Kantor PT ATB di Batam
Pansus PDAM Kepri saat di Kantor PT ATB di Batam

Sementara itu, aset-aset yang tercatat di dalam Neraca PDAM Tirta Kepri maupun aset-aset yang dimanfaatkan oleh PDAM Tirta Kepri namun belum tercatat sebagai aset PDAM serta merupakan bagian dari modal disetor pada Perumda Air Minum Tirta Kepri, agar segera dilakukan Appraisal untuk kemudian ditetapkan oleh KPM menjadi modal di dalam Neraca Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepri.

“Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kepri merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau yang secara khusus berfungsi dalam penyediaan air bersih di Pulau Bintan,” sebutnya.

“Seiring waktu, peran dan fungsi BUMD ini akan semakin kompleks didalam menjawab berbagai tantangan dan permasalahan dalam pemenuhan hajat hidup masyarakat terhadap air bersih,” tutup Lis. (**)

Penulis: Novendra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.