Kapal Pukat Trawl Beroperasi, Penyidik PSDKP: Pukat itu dilarang oleh UU

by -513 views
Penyidik PSDKP Pangkalan Batam, M.Syamsu R
Penyidik PSDKP Pangkalan Batam, M.Syamsu R
Iklan Banner

Batam, (MetroKepri) – Terkait adanya pemberitaan di media ini sebelumnya terkait maraknya Kapal Pukat Trawl beroperasi di perairan Lingga dan sekitarnya, Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pangkalan Batam lewat Kasi Penyidikan M. Syamsu R angkat bicara.

“Baru saja kami menangkap 4 kapal pukat yang lebih besar dari sebelumnya di perairan Selat Jambi yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lingga,” katanya kepada awak media ini, Jum’at (04/12/2020) siang.

Saat ditanya apakah kapal pukat trawl itu dilarang pengoperasiannya, Syamsu pun menegaskan bahwa sangat dilarang.

“Kapal pukat itu dilarang oleh UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan,” tambah Syamsu.

Ia menjelaskan, kapal pukat trawl ini sangat merusak biota laut sampai yang terkecil. Seperti kata awak media ini tadi, bubu nelayan rusak dihantam kapal pukat ini.

“Karena alat tangkap ini tidak sesuai dengan alat tangkap yang sudah diatur dalam UU yang saya sebutkan tadi. Intinya alat tangkap pukat trawl ini tidak ramah lingkungan,” terang Syamsu.

Lanjut Syamsu, setelah dirinya melihat pemberitaan dari media ini, ia baru mengetahui bahwa ada pengoperasian kembali kapal pukat trawl ini di wilayah perairan Lingga dan sekitarnya.

“Kita akan kembali mengerahkan Patroli ke wilayah itu untuk mengawasi pergerakan kapal pukat trawl ini. Jika kedapatan, kita tangkap dan kita proses hukumnya,” ungkapnya.

Kedepan, kata Syamsu, perlu upaya penyadaran terhadap nelayan yang masih menggunakan alat tangkap terlarang seperti trawl mini.

Upaya penyadaran dari semua elemen mulai dari kelompok nelayan, tokoh masyarakat sendiri hingga aparat terkait yang harus bersama-sama saling mengingatkan dan menyadarkan kepada nelayan tersebut.

“Nelayan sendiri harus kompak untuk menjaga lingkungan sumberdaya agar laut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan,” harap Syamsu.

Sementara itu, informasi yang didapat dari Penyidik PSDKP, sanksi hukum dari pengoperasian kapal pukat trawl ini ialah kurungan selama 5 tahun dan denda Rp2 Miiliar. (*)

Penulis: Novendra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.