Kejari Tanjungpinang Resmi Tetapkan YR Sebagai Tersangka Korupsi BPHTB

by -172 views
Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, Ahelya Bustam Beserta Jajarannya Saat Konferensi Pers Penetapan Tersangka Dugaan Kasus Korupsi BPHTB
Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, Ahelya Bustam Beserta Jajarannya Saat Konferensi Pers Penetapan Tersangka Dugaan Kasus Korupsi BPHTB

Tanjungpinang, (MetroKepri) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang akhirnya menetapkan salah seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Tanjungpinang berinisial YR sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Tanjungpinang tahun anggaran 2018 hingga 2019 senilai Rp3,033 miliar.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Kejari Tanjungpinang, Ahelya Bustam SH,MH didampingi sejumlah Kepala Seksi (Kasi) pada wartawan di kantornya, Senin (21/12/2020).

“Penetapan tersangka dugaan kasus ini berdasarkan alat bukti berupa keterangan ahli, keterangan saksi dan dokumen lainnya. Penyidik mengambil kesimpulan menetapkan YR sebagai tersangka,” papar Ahelya Bustam.

Ahelya mengutarakan tersangka YR diduga melakukan korupsi uang pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di BP2RD yang mengakibatkan kerugian negara atau Pemko Tanjungpinang senilai Rp3,033 miliar lebih.

“Tersangka tidak ditahan, seiring dengan waktu nanti. Karena ada proses atau mekanisme di Rutan tidak bisa melakukan penahanan terlalu lama,” ujarnya.

Ia mengemukakan, lambannya proses penetapan tersangka YR dikarenakan penyidik terkendala melakukan pemeriksaan para saksi yang berada di luar Kota Tanjungpinang karena situasi Pendemi Covid-19.

“Setelah menjalani beberapa proses rangkaian, penyidik menaikkan perkara tersebut dengan menetapkan tersangka,” ucapnya.

Ahelya juga menyebutkan, kemungkinan ada tersangka lainnya disamping tersangka YR yang telah ditetapkan saat ini.

“Saat ini baru satu orang tersangka, tidak menutup kemungkinan ada, kita ikuti saja prosesnya,” katanya.

Sebelumnya, Kejari Tanjungpinang telah menaikkan status proses penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi penggelapan pajak di BPPRD Tanjungpinang ketahap penyidikan.

Hal ini setelah tim penyidik Kejari Tanjungpinang menemukan adanya dugaan kerugian negara (korupsi) yang ditimbulkan dalam kasus tersebut.

Dalam proses penanganan kasus tersebut, setidaknya sebanyak 49 orang saksi termasuk Kepala BPPRD Kota Tanjungpinang diperiksa tim Penyidik Kejari Tanjungpinang termasuk sejumlah stafnya.

Modusnya, oknum ASN di Pemko Tanjungpinang tersebut diduga menerima uang pembayaran BPHTB dari pihak-pihak developer, tapi dananya tidak sampai masuk ke rekening bank yang ditunjuk daerah sebagai bank penerima iuran pajak BPHTB untuk negara.

Dengan modus yang dipergunakan, oknum ASN ini kemudian menduplikasi administrator (admin) sistem untuk merubah data wajib pajak. Sedangkan, data dalam sistem telah diubah oleh YR, sehingga seakan-akan developer atau wajib pajak telah melunasi BPHTB dimaksud.

Terungkapnya dugaan penggelapan pajak BPHTB ini karena adanya program host to host antara BPPRD dan BPN. Permasalahan ini muncul setelah adanya penolakan berkas dari BPN yang menunjukkan bukti lunas. Namun setelah dilakukan pengecekan di BTN, ternyata tidak ada penyetoran.

Perbuatan tersangka dapat dijerat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 jo 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No More Posts Available.

No more pages to load.