Kemenkumham Kepri Gelar Penyuluhan Hukum Bagi Aparatur Desa, Kelurahan dan Kecamatan

by -12 views
Wan Siswandi Bersama Kemenkumham
Wan Siswandi Bersama Kemenkumham
Iklan Banner

Natuna, (MetroKepri) – Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) Kepulauan Riau (Kepri) menggelar penyuluhan hukum bagi Aparatur Desa, Kelurahan, dan Kecamatan di ruang rapat kantor Bupati Natuna, Selasa 14 Mei 2019.

Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal, diwakilkan oleh Sekda Natuna, Wan Siswandi.

Wan Siswandi Saat Menyampaikan Kata Sambutan
Wan Siswandi Saat Menyampaikan Kata Sambutan

Dalam sambutannya, Wan Siswandi mengatakan, Pemerintah Pusat telah menetapkan Kabupaten Natuna menjadi daerah pertahanan, perikanan, wisata, Migas dan Lingkungan Hidup. Untuk itu dibutuhkan pemahaman dan sosialisasi tentang Hukum dan HAM, sehingga tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

“Searah dengan percepatan pembangunan yang sedang terjadi saat ini di Kabupaten Natuna, maka dibutuhkan pemahaman dan sosialisasi tentang Hukum dan HAM, sehingga tidak terjadi permasalahan dikemudian hari,” papar Wan Siswandi.

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kemenkumham Kepri, Darsyad menjelaskan, sosialisasi hukum sangat penting agar bisa memahami tentang hukum, sehingga dapat memperkecil pelanggaran hukum di daerahnya sendiri.

Suasana Penyuluhan Hukum di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna
Suasana Penyuluhan Hukum di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna

Lanjut Darsyad, tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum serta mewujudkan budaya hukum pada masyarakat serta melaksanakan amanat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang pembinaan dan pembentukan desa/kelurahan sadar hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau.

Pada tahun ini akan dilaksanakan lomba sadar hukum di Tanjungpinang, pesertanya dari setiap kabupaten/kota di Kepri. Adapun penilaian atau kriterianya diantaranya yakni, masyarakat mau bayar pajak, tidak nikah dibawah umur, pencegahan narkotika, komitmen dalam melindungi anak dan perempuan, serta perlindungan disabilitas.

Apabila desa, kelurahan dan kecamatan sudah memenuhi kriteria yang sudah ditentukan, berarti sudah sadar hukum. Jika belum, akan dilakukan pembinaan. Nanti diajukan kepada Bupati untuk dikeluarkan SK, diteruskan ke Gubernur, selanjutnya diteruskan kepada Kemenkumham. (Manalu/ Rilis)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.