Kepulauan Riau Butuh Lembaga Profesional Dibidang Sumber Energi

by -416 views
Ilusatrasi pemanfaatan sember daya dan energi
Ilusatrasi pemanfaatan sember daya dan energi

Tanjungpinang, (MK) – Seorang pengamat administrasi negara, Alfiandri menilai Provinsi Kepulauan Riau yang memasuki usia ke 14 tahun membutuhkan adanya lembaga professional dalam bidang pengelolaan sumber daya dan energy.

“Provinsi Kepulauan Riau ini juga memliki wilayah 96 persen lautan dan 4 persen daratan,” ucap Alfiandri, Jumat (4/3).

Memasuki usia 14 tahun ini, kata dia, perekonomian Kepulauan Riau yang diukur berdsasarkan produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp203,28 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp103,03 juta atau US$ 7.701,96.

“Maka dapat diartikan bahwa ekonomi Kepulauan Riau tahun 2016 tumbuh 6,02 persen melambat dibanding tahun 2014 yakni sebesar 6,62 persen,” katanya.

Akan hal itu, menurut dia, dapat diasumsikan bahwa ada variabel pembangunan yang terhambat sehingga pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau mengalami perlambatan yang cukup signifikan, yang barangkali diakibatkan salah satu aspek atau dimensi yakni atas ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan serta pemanfaatan energi dan sumber daya termasuk mineral di Provinsi Kepri.

“Dibaca dari fakta yang ada, Kepri memiliki kondisi yang sangat timpang, ini dapat dilihat dengan tidak berbanding lurusnya antara permintaan atas sumber daya dan energi yang tersedia untuk dapat dinikmati langsung oleh masyarakat Kepulauan Riau,” paparnya.

Sebagai contoh, dari asumsi yang telah didesain oleh rencana usaha penyediaan tenaga listrik, PT. PLN 2013 – 2022 menyatakan pasokan listrik untuk Kota Tanjungpinang dipasok melalui sistem Tanjungpinang yang melayani 3 daerah administrasi, yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang serta Kabupaten Bintan.

“Maka sistem Tanjungpinang dipasok dari PLTD Air Raja dan PLTD Sukaberenang serta PLTU Galang Batang dengan kapasitas terpasang 97 MW dengan daya mampu sebesar 55 MW. Sedangkan beban puncak saat ini mencapai 51 MW melalui jaringan 20 kV. Dengan asumsi di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016 berjumlah 215.266 pelanggan,” ujarnya.

Sehingga, kata dia, kebutuhan energi listrik yang dikelola oleh PT. PLN akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan permintaan pelanggan listrik yang mengalami peningkatan dan besar kemungkinan akan dapat terjadi ketimpangan yang tajam apabila tidak disegerakan langkah – langkah antisipatifnya.

Sedangkan, Muhammad Sani dan Nurdin Basirun sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, dengan visi yang menyatakan bahwa “Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim” dan dengan 10 misinya.

“Namun ada isu bagaimana pengelolaan sumber daya dan energi yang hampir luput untuk menjadi fokus utama pembangunan Kepulauan Riau,” ucapnya.

Selain itu, sehari setelah serahterima jabatan di Gedung Daerah, Gubernur Kepulauan Riau mengundang dan berdiskusi atas keterjaminan air bersih oleh PDAM dan ketersediaan energi listrik oleh PLN yang selama ini merupakan persoalan di Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan seluruh daerah kabupaten kota Se – Provinsi Kepulauan Riau umumnya.

“Menurut hemat saya, Provinsi Kepulauan Riau sangat memerlukan kehadiran suatu lembaga yang profesional untuk menjawab serta mengelola sumber – sumber daya serta energi di Kepulauan Riau,” paparnya.

Dia mengatakan, berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Bab IV bagian ketiga Pasal 12 ayat (1), (2), (3) adalah merupakan urusan pemerintahan konkuren bagi pemerintah daerah.

“Berdasarkan UU tersebut, pemerintah daerah provinsi dapat melakukan urusan pemerintahan didalam pengelolaan energi dan sumber daya mineral diluar yang dikelola secara absolut oleh pemerintah pusat yaitu minyak dan gas alam,” ujarnya.

Namun, kata dia, pada Undang – Undang 23 tahun 2014 tersebut, pada Bab V tentang kewenangan daerah provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan, pada Pasal 27, 28 dan 29 diatur serta dimana ada kewenangan yang luar biasa dapat dimanfaat gunakan dalam percepatan pembangunan di Kepulauan Riau, karena Provinsi Kepulauan Riau termasuk sebagai provinsi dengan kondisi kepulauan yang luas wilayahnya merupakan daerah perairan laut dan daerah kepulauan.

“Pengaturan akan sumber daya mineral dan energi, saya berpendapat perlu bagi Provinsi Kepulauan Riau untuk membentuk lembaga atau institusi yang mengurusi dan mengendalikan pengelolaan sumber daya dan energi secara teratur, profesional, serta tetap mengedepankan dan memperhatikan dampak kondisi lingkungan,” katanya.

Menurut hemat dia, institusi yang perlu dibentuk itu adalah dewan pengelolaan sumber daya mineral dan energi Provinsi Kepulauan Riau yang merujuk kepada dewan energi nasional yang bertugas menaungi, mengakomodir kepentingan dan menginventarisir jenis – jenis sumber daya dan energi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders), terdiri dari kalangan akademisi, industri, teknologi, lingkungan hidup, dan kalangan konsumen.

“Untuk mengelola sumber daya dan energi sebagai wujud kepada orientasi keuntungan, maka sangat diperlukan pembentukan pengusahaan atau perusahaan pengelolaan sumber daya dan energi Kepulauan Riau, baik berupa bentuk perseroan terbatas dengan konsep penyertaan modal, dan berorientasi kepada tugas sebagai operasionalisasi dari pemanfaatan dan juga memperoleh keuntungan untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Riau, dimulai dari hulu hingga hilir atas sumber – sumber daya dan energi yang dimiliki dan kewenangan oleh Provinsi Kepulauan Riau,” ungkapnya.

Dia mengutarakan, sebagai landasan yuridis bagaimana agar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat mewujudkan kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean gonernance), serta mengimplementasikan konsep mewirausahakan birokrasi (reinventing government) maka negara melalui Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi telah mengatur secara eksplisit dengan memberikan ruang kepada pemerintah daerah, terutama Provinsi Kepulauan Riau agar dapat memanfaatkan sumber – sumber daya dan energi.

“Ini dapat kita baca pada Undang – Undang Nomor 30 tahun 2007 yang tertuang kedalam Pasal 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 dan 26,” katanya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No More Posts Available.

No more pages to load.