Komisi I Gelar RDPU Terkait Perizinan Kapal Acacia Docking di Galangan Pax Ocean

by -28 views
Suasana RDPU di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kota Batam
Suasana RDPU di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kota Batam
Iklan Banner

Batam, (MetroKepri) – Komisi l DPRD Kota Batam menggelar rapar dengar pendapat umum (RDPU) terkait kelanjutan mengenai perizinan Kapal Acacia di docking di Galangan Pax Ocean PT Graha Triska Industri Tanjung Uncang, Kamis (18/3/2021).

RDPU yang digelar di ruang rapat Komisi l DPRD Kota Batam tersebut di pimpin oleh Ketua Komisi l Budi Mardiyanto SE didampingi Anggota Komisi l, Utusan Sarumaha SH. Fadhli, dan Tan Atie.

Dimana dalam rapat turut juga dihadiri oleh Kepala Ombudsman Kepri, Kadis Lingkungan Hidup, Ka BPM PTSP,

Dir Layanan Penanaman Modal dan Lalulintas Barang BP Batam, Ka Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai, Ka Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, Ka Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Kantor Kesehatan Pelabuhan Batam, Camat Batu Aji, Lurah Tanjung Uncang,

Dir PT Graha Triska Industri, Dir PT Pelayaran Sinar Mandiri.

Ketua Komisi l DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto mengatakan dalam perizinan Kapal Acacia di docking di Galangan Pax Ocean PT Graha Triska Industri Tanjung Uncang tersebut bahwa baik dari KSOP, dari BP baik dari BC. Jadi memang ini betul – betul mengindahkan yang namanya aturan.

“jadi ini sangat membahayakan Kota Batam kalau yang namanya investasi. Jadi ini suka – sukanya, jadi ini yang tidak boleh karena negara kita ini adalah negara hukum. Negara kita ini ada aturanya, jadi kita tidak menutup bahkan kita membuka lebar – lebar, akan tetapi harus mengikuti aturan. Tujuanya supaya apa, melindungi hal – hal negara juga. Kan itu tujuan aturan yang dibuat supaya investasi itu tertib aturan,” kata Budi Mardiyanto saat diwawancarai media usai rapat.

Budi mempaparkan bahkan kalau pun ada pemerintah dalam hal ini atau instansi pemerintah yang mengeluarkan perizinan yang berbelit – berbelit atau pun susah, jadi pihaknya (DPRD) ini, tugas tanggungjawabnya, bagaimana untuk mempermudah perizinan itu.

“Nah perizinannya yang seharusnya melalui Menteri Perdagangan di pusat dan sudah di legalisasikan, jadi itu kan mempermudahkan bagi pengusaha mendapatkan. Akan tetapi mengapa pertanyaannya itu tidak dipenuhi dan tidak dijalankan, jadi itu membahayakan. Jadi ini yang menjadi persoalan bagi kita,” ujar Budi.

Oleh karena itu kata Budi, langkah berikutnya bahwa pihaknya ingin membuktikan dan menyaksikan kembali ke lokasi bersama – sama bahwa memang secara fisik barang tersebut sudah berubah bentuknya sekian persen.

“Jadi ini kami pertanyakan, selebihnya itu barang ini akan dikemanakan, ini yang harus kita telusuri. Makanya kasus ini seperti yang kami sampaikan didalam rapat kita tadi, bahwa akan kita laporkan ke Kementerian Imigrasi Perhubungan terkait dengan perizinan itu. Jadi ini kan tidak boleh semena – mena seperti itu,” katanya. (*)

Penulis: Rosjihan Halid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.