Komisi II: Pemerintah Tidak Transparan Terkait Perhitungan DBH

by -159 views
DPRD Kepri saat Sidang Paripurna
DPRD Kepri saat Sidang Paripurna
Iklan Banner

Tanjungpinang, (MK) – Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyebutkan selama pembahasan hingga persetujuan anggaran, pemerintah pusat tidak transparan terkait dana bagi hasil (DBH).

“Sehingga tim anggaran pemerintah daerah dan legislatif tidak mengetahui berapa DBH migas untuk Kepri. Pemerintah pusat menunjukkan sikap tidak transparan,” ujar Ketua Komisi II DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah, Kamis (7/1).

Dia mengutarakan, penghitungan dana bagi hasil migas yang tidak transparan itu juga menimbulkan permasalahan besar di daerah.

“Pembagian lifting (produksi minyak dan gas bumi yang terjual) sampai sekarang tidak diketahui Pemerintah Kepri, meski pola pembagian untuk minyak sudah ditetapkan,” kata Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.

Iskandar mengemukakan, DBH untuk Kepri sebesar 15 persen dari lifting, dengan rincian 6 persen untuk kabupaten penghasil yakni Anambas dan Natuna, 6 persen pemerataan kabupaten dan kota, dan 3 persen untuk dikelola Pemerintah Kepri.

“Pembagian gas sebesar 30 persen kembali ke daerah, dengan rincian 12 persen untuk Natuna dan Anambas, 12 persen pemerataan kabupaten dan kota dan 6 persen untuk provinsi,” paparnya.

Dia mengatakan, kalau Kepri mengetahui lifting sejak awal pembahasan anggaran, maka tidak sulit memprediksi berapa nilai DBH tersebut.

“Pemerintah Kepri terpaksa menghitung DBH migas berdasarkan kondisi tahun sebelumnya,” ucap Iskandar.

Padahal, kata dia, Pemerintah Kepri sudah berulang kali meminta data terkait DBH migas tersebut.

“Pemerintah Kepri baru mengetahui nilai DBH migas itu akhir Desember 2015. Padahal pembahasan anggaran 2016 sudah dilaksanakan sejak Oktober 2015,” katanya.

Dia juga mengatakan, nilai DBH migas untuk Kepri meleset dari yang dihitung dalam pembahasan anggaran. Pemerintah Kepri menargetkan pendapatan dari DBH migas sebesar Rp400 miliar, sementara berdasarkan Peraturan Presiden, Kepri hanya mendapat Rp17 miliar.

“Akibat dari permasalahan itu, berbagai kegiatan terpaksa direvisi setelah Ranperda APBD Kepri disetujui. Ini menimbulkan kecurigaan dan salah paham di internal pemerintahan daerah. Kegiatan – kegiatan terpaksa harus direvisi,” paparnya.

Selain itu, kata dia, DBH untuk Kepri tahun 2015 sebesar Rp171 miliar sampai awal tahun 2016 juga belum disalurkan. Padahal Biro Keuangan Pemerintah Kepri masih menunggu di Kementerian Keuangan.

“Sehingga banyak kegiatan yang dilaksanakan kontraktor belum dapat dibayar Pemerintah Kepri. Penurunan DBH migas tahun 2015 untuk Kepri baru diketahui pada Februari 2015. Ini menimbulkan situasi yang tidak baik,” ucapnya. (ALPIAN TANJUNG)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.