Oleh: Ayunira
Mahasiswi Fisip UMRAH
Opini, (MK) – Memasuki persaingan era ekonomi global sekarang ini, semakin banyak pula konflik yang terjadi ditengah masyarakat. Hal itu disebabkan kurangnya koordinasi dan musyawarah.
Seperti yang terjadi di salah satu pusat kuliner Akau Potong Lembu Tanjungpinang pada November 2015 lalu.
Di tempat itu ada pengerjaan proyek pembangunan sarana cuci tangan yang di keluhkan oleh sejumlah pedagang Akau Potong Lembu. Pasalnya, sebelum pengerjaan proyek tersebut pihak kontraktor tidak berkoordinasi terlebih dahulu.
Sehingga konflik pedagang di Akau Potong Lembu dengan pihak kontraktor mengakibatkan sejumlah pedagang merasa kecewa atas dibangunnya proyek tangki penampungan air dan 4 tempat cuci tangan dilokasi Akau Potong Lembu, Kelurahan Kemboja, KecamatanTanjungpinang Barat.
Sehingga para pedagang merasa dirugikan karena sejumlah meja mereka tidak bisa dipasang dilokasi pembangunan tersebut.
Sebenarnya pedagang sangat menyetujui adanya pembangunan cuci tangan tersebut. Mereka juga sangat bersyukur ada tangki air dan tempat pencuci tangan ini. Akan tetapi tidak ada pihak yang berkoordinasi kepada pedagang.
Pedagang juga menilai, keberadaan mereka tidak dianggap di lokasi tersebut, sehingga memicu perselisihan.
Perselisihan antara pedagang dengan pihak kontraktor pelaksana proyek pembangunan lima unit sarana tempat cuci tangan di Akau Potong Lembu tersebut disebabkan minimnya koordinasi antara pihak kontraktor dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Atas perselisihan itu juga, pihak BUMD Kota Tanjungpinang mengadakan pertemuan dengan pedagang, kontraktor dan Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang, sehingga membuahkan hasil dan solusi.
Dengan adanya perselisihan tersebut, peran Pemerintah Kota Tanjungpinang sangat dibutuhkan. Pembangunan sarana itu juga dinilai sangat baik untuk masyarakat agar kebersihan terjaga. Proyek cuci tangan dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tanjungpinang ini juga bertujuan untuk menjaga kebersihan.
Tetapi hal ini dinilai kurang tepat sasaran karena berada tepat di lokasi para pedagang dan minimnya koordinasi kepada pedagang. Sehingga pedagang merasa dirugikan karena lokasinya yang sempit dan tidak ada tempat untuk berjualan.
Disisi lain, di Akau Potong Lembu tersebut pedagang dan kontraktor sama – sama mencari keuntungan dan mempunyai kepentingan yang sama, dimana para pedagang yang ingin mencari rezeki dengan berjualan sedangkan kontraktor yang membuat pembangunan proyek cuci tangan, tetapi tidak sesuai dengan prosedur dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dikarenakan tidak adanya musyawarah terlebih dahulu kepada para pedagang.
Kita hidup dalam suatu lingkungan sosial mempunyai sejumlah prasyarat yang menjadikannya dapat terus berjalan dan bertahan. Prasyarat – prasyarat ini lah yang kita sebut tatanan sosial (Sosial order).
Konsep tatanan social merupakan konsep dasar yang harus dipahami dengan baik oleh masyarakat, karena konsep tatanan social ini terkait erat dengan konsep – konsep dasar lainnya.
Apabila dapat memahami dengan baik konsep – konsep dasar ini, maka akan dapat menganalisis fenomena social yang ada dengan baik.
Prinsip yang bisa kita ambil adalah adanya pengaturan dan ketertataan dari suatu lingkungan social. Atas dasar pemenuhan kebutuhan, individu – individu membentuk lingkungan social tertentu, di mana individu – individu tersebut saling berinteraksi atas dasar status dan peranan sosialnya yang diatur oleh seperangkat norma dan nilai.
Suatu lingkungan sosial di mana individu – individunya saling berinteraksi atas dasar status dan peranan sosial yang diatur oleh seperangkat norma dan nilai diistilahkan dengan tatanan sosial.
Demikian juga dengan tatanan social, semua persyaratan antara lain adanya sejumlah individu, interaksi, status dan peranan, nilai dan norma serta proses harus terpenuhi sehingga tatanan social tersebut bisa tetap berlangsung dan terpelihara.
Untuk mewujudkan penyelesain ini, pihak BUMD akan membenahi dan menata ulang sejumlah pedagang yang berada di akau supaya kedepannya para pedagang dapat berjualan dengan lebih baik. (*)
