Lakukan Politik Uang Dimasa Kampanye, Pemberi Terancam Pidana 2 Tahun

by -553 views
Ketua Bawaslu Tanjungpinang, Muhammad Yusuf, Foto WA Profil
Ketua Bawaslu Tanjungpinang, Muhammad Yusuf, Foto WA Profil

Tanjungpinang, (MetroKepri) – Bawaslu Kota Tanjungpinang, terus melakukan pengawasan terhadap peserta pemilu yakni calon anggota legislatif yang bertarung di Pemilu 2024.

Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang, Muhammad Yusuf, mengatakan pengawasan yang dilakukan pihaknya melekat dengan kepolisian dan partai politik. Para caleg harus memberitahukan kegiatan kampanye mereka.

“Apabila tidak ada pemberitahuan, maka akan kita bubarkan kegiatan kampanye tersebut,” ujar Yusuf, kepada media ini, Selasa (23/01/2024).

Selama masa kampanye ini, pihaknya sudah membubarkan dua kegiatan kampanye caleg. Baik itu kampanye door to door dan tatap muka terbatas.

“Tidak ada sanksinya, hanya pembubaran saja,” ucapnya sambil meminta untuk tidak menyebutkan nama caleg dan partainya.

Sebelumnya, pihaknya juga melakukan penertiban terhadap alat peraga sosialisasi (APS) caleg yang melanggar ketentuan, diantaranya baliho yang dipasang bukan dizonanya, melanggar perda dan memasang baliho di pohon. Kemudian, baliho yang menempelkan logo KPU dan Bawaslu.

“Penertiban kita lakukan bersama Kepolisian, dan Satpol PP Kota Tanjungpinang,” ucap Yusuf.

Selain itu, pihaknya juga aktif melakukan pengawasan di lapangan. Diantaranya pengawasan terhadap dugaan praktik politik uang dan kecurangan lainnya.

“Kita juga sudah memberitahukan kepada partai politik peserta pemilu terkait praktik politik uang. Pemberi uang akan dipidana dan denda,” tegasnya.

Ia juga mengajak masyarakat dan peserta untuk melaporkan adanya dugaan politik uang. Karena, politik uang itu pelanggaran dan merusak demokrasi.

“Di pemilu calon presiden dan pileg ini, jika terbukti melakukan pelanggaran atau politik uang, pemberi akan dipidana penjara. Kalau Pilkada, kedua duanya dipidana,” katanya.

Ia merincikan, bagi pelaku yang melakukan pelanggaran atau politik uang dimasa kampanye, terancam dipidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp24 juta. Dimasa tenang, dipidana penjara selama 4 tahun denda Rp48 juta.

“Terbukti memberi uang di hari H, dipidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp36 juta. Hal itu tertuang dalam Pasal 523 ayat (1) sampai ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” ujarnya.

Hingga saat ini, pihaknya belum menemukan adanya dugaan politik uang yang dilakukan oleh para peserta. Ia juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan praktik politik uang tersebut.

“Saya harap peserta menciptakan pemilu damai dan tidak melakukan politik uang, karena itu pidana pemilu,” ucapnya.

Semoga pemilu 2024 ini berjalan damai dan berjalan sebagaimana mestinya. (*)

Penulis: Ian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No More Posts Available.

No more pages to load.