Advetorial, (MetroKepri) – Fraksi fraksi yang ada di DPRD Kepri menyoroti minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari potensi PAD yang ada saat ini di wilayah Provinsi Kepri.
Fraksi – fraksi DPRD Kepri juga meminta Pemerintah Provinsi untuk tidak terus bergantung pada dana transperan bagi hasil dari pemerintah pusat.
Hal itu diungkapkan dalam pandangan Fraksi – Fraksi DPRD Kepri yang dibacakan melalui laporan akhir Pansus pada Paripurna Laporan Akhir Panitia Khusus DPRD Provinsi Kepri terhadap hasil pembahasan laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 sekaligus penetapan menjadi Perda di Gedung DPRD Kepri Dompak, Senin (5/8/2019).
Pandangan Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan juru bicaranya Yuniarni Pustoko Weni menyampaikan bahwa saat ini Pemprov Kepri masih terus bergantung pada dana transper pusat.
“Pendapat kami ini semata-mata untuk perbaikan roda pemerintahan kedepan. Pemprov Kepri masih bergantung dana transper dari pusat. Padahal seharusnya PAD kita harus digali dengan landasan hukum yang jelas. Kami menghimbau setiap OPD harus fokus pada target pendapatan. Jangan menganggarkan kegiatan yang tidak ada di APBD dan yang kegiatan yang tidak berguna. Kami berharap semua OPD bisa genjot kinerja masing-masing pegawai untuk mencapai target,” kata Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan.
Pandangan Fraksi Golkar yang dibacakan juru bicaranya menyampaikan hal yang sama, namun Fraksi Golkar meminta agar Pemprov Kepri bisa bekerja lebih cepat. Sebab evaluasi secara normatif seharusnya pembahasan ini sudah selesai pada Juli.
“Golkar berharap tidak lagi terulang keterlambatan ini. Dan pemprov bisa semakin giat menggali potensi PAD Kepri,” ucap Juru bicara Fraksi Golkar.
Sementara, Fraksi lainnya yakni Fraksi Demokrat plus, Fraksi Hanura Plus, Fraksi PKS-PPP dan Fraksi Kebangkitan Nasional sama-sama meminta Pemprov dan Gubernur untuk lebih aktif menggali sumber-sumber Pendapatan Asili Daerah dengan membuat perencanaan dan perhitungan yang lebih matang.
Diakhir pandangannya, Fraksi-Fraksi DPRD Kepri pada dasarnya semua dapat menerima laporan pertanggungjawaban Pemprov Kepri untuk anggaran 2018 dengan catatan-catatannya. (Red/ IR)
