Lis Darmansyah Hadiri Rapat Konsultasi BULD DPD RI

by -18 views
Lis Disela sela Rapat Konsultasi BULD DPD RI
Lis Disela sela Rapat Konsultasi BULD DPD RI
Iklan Banner

Tanjungpinang, (MetroKepri) – Ketua Bapemperda DPRD Kepri H.Lis Darmansyah menghadiri rapat konsultasi badan urusan legislasi daerah (BULD) DPD RI yang diselenggarakan di ruang rapat GBHN Gedung Nusantara V MPR/ DPR/ DPD jl. Jendral Gatot Subroto Senayan Jakarta Pusat, Rabu 13 November 2019.

Selain Lis Darmansyah, turut juga hadir Kepala Biro Hukum Provinsi Kepri, Raja Heri Mokhrizal.

Suasana Rapat Konsultasi BULD DPD RI
Suasana Rapat Konsultasi BULD DPD RI

Acara tersebut dihadiri oleh 21 perwakilan daerah ketua Bapemperda DPRD Provinsi dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi se Indonesia yang langsung dibuka oleh Dr.Drs.Martin Billa,MM selaku ketua BULD juga turut hadir Dr.H.Mahyudin selaku Wakil Ketua DPD RI.

Adapun tujuan pertemuan ini guna untuk memahami pelaksanaan pembentukan perda di provinsi termasuk mekanisme dan kendala-kendala, menghimpun masukan-masukan terkait mekanisme cakupan dan koordinasi bagi BULD DPD RI dalam melaksanakan kewenangan baru untuk mengevaluasi ranperda dan perda serta menggagas mekanisme koordinasi yang evektif antara DPD RI dan pemerintah provinsi untuk menghindari tumpang tindih dan duplikasi peran dan pelaksanaan dan pemantauan ranperda dan perda.

Lis Darmansyah menyampaikan bahwa ini masalah besar bagi DPD RI fungsi DPD adalah perwakilan daerah yang ada di pusat mengawasi peraturan daerah untuk disampaikan ke pusat.

Lis Darmansyah Foto Bersama Usai Rapat Konsultasi BULD DPD RI
Lis Darmansyah Foto Bersama Usai Rapat Konsultasi BULD DPD RI

“Sementara, di pusat kita sudah memiliki regulasi prodak hukum daerah dimana itu dilakukan oleh kementerian dalam negri, sehingga nanti DPD akan menjadi simbol. Kalau rata-rata daerah itu bapemperdanya membuat perda setiap tahun lebih kurang 10 dikalikan 34 provinsi ada 300 prodak-hukum yang akan diawasi DPD dan DPD tidak akan mampu mengawasi semua itu,” ucap Lis.

Hal ini terkait kewenangan baru DPD RI sebagai amanat UU no 2 tahun 2018 tentang perubahan ksdua UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) pasal 249 ayat 1 huruf J Undang-Undang MD3 terbaru memberikan tugas baru kepada DPD untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, DPD RI telah membentuk satu alat kelengkapan baru yaitu panitia urusan legislasi daerah (PULD) sekarang menjandi Badan Usulan Legislasi Daerah (BULD). (Red/Rilis)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.