LPJKD Kepri Adakan Seminar Peluang Usaha Jasa Kontruksi

by -413 views
Syamsul Bahrum saat membuka rapat koordiansi jasa kontruksi
Syamsul Bahrum saat membuka rapat koordiansi jasa kontruksi

Batam, (MK) – Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Provinsi Kepulauan Riau mengadakan seminar nasional yang mengangkat tema “Peluang dan Tantangan Usaha Jasa Kontruksi” di ruang rapat Newyork – Hotel Harmony One, Batam, Jumat (26/2).

Pelaksanaan seminar selama satu hari yang dibuka oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sektretariat Daerah Provinsi Kepri, Drs. Syamsul Bahrum, guna terciptanya peluang usaha jasa kontruksi dengan iklim persaingan yang sehat dan memberikan pemahaman peran serta fungsi masing – masing pihak.

Baik pengguna jasa, penyedia jasa dan kelompok kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan terkait jasa konstruksi serta menghindari seminimal mungkin terjadinya kriminalisasi jasa konstruksi.

Dalam sambutannya, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Syamsul Bahrum mengatakan, pembangunan infrastruktur terkait dengan kegiatan jasa konstruksi merupakan peluang sekaligus tantangan, karena tersedianya pasar konstruksi yang relatif besar bagi para penyedia jasa konstruksi.

“Kondisi ini mengingatkan jasa konstruksi di Indonesia telah dan akan memberikan peluang yang besar bagi penyerapan tenaga kerja yang memiliki keahlian dan keterampilan di bidang konstruksi,” ucapnya.

Disisi lain, kata dia, tantangan yang dihadapi adalah pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menjadi satu langkah awal bagi perkembangan dan pengembangan bisnis jasa konstruksi yang ada di Indonesia.

“Dengan mulai diberlakukannya MEA itu, artinya mulai saat ini dan kedepan, LPJK harus mampu menjadi mitra strategis bagi dunia usaha bidang konstruksi dan pemerintah yang terkait dengan bidang konstruksi,” katanya.

Dia mengutarakan, dalam istilah lain LPJK harus mampu memiliki peran ganda yaitu memberikan dukungan dan perhatian kepada pelaku jasa konstruksi nasional serta sedapat mungkin mampu membuat kebijakan atau peraturan yang memiliki keberpihakan kepada pelaku jasa konstruksi nasional.

“Kita berharap, perkembangan dan pengembangan bisnis jasa konstruksi di Indonesia menjadi lebih baik dan berkembang. Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki kondisi geografis yang strategis karena berbatasan langsung dengan negara lain harus segera berbenah dengan meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia konstruksi,” paparnya.

Dia mengatakan, mengingat jumlah tenaga kerja yang besar diharapkan mampu bersaing dengan negara lain yang bebas masuk untuk ekspansi pasar dan usaha di Indonesia khususnya Provinsi Kepulauan Riau.

Pada kesempatan itu, Kepala LPJKD Provinsi Kepulauan Riau, Ir. Endra Mayendra M.Si menyampaikan, sektor konstruksi memainkan peran strategis dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, pengembangan jasa konstruksi menjadi agenda publik yang penting dan strategis.

“Bila melihat perkembangan yang terjadi secara cepat dan global dengan pemberlakuan MEA, barang dan jasa serta tenaga kerja semakin mudah masuk, sehingga hal ini menjadi peluang sekaligus menjadi tantangan bagi usaha jasa konstruksi Indonesia.

Menurut dia, usaha jasa konstruksi saat ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik dalam pembangunan terutama menghadapi persaingan global. Hal itu dapat terlihat dari persoalan yang muncul akibat infrastruktur yang terbatas, produktifitas dan mutu yang rendah, tingginya kecelakaan kerja, daya saing pelaku dan sektor yang rendah, dan pemahaman implementasi undang – undang jasa konstruksi yang belum sama.

“Maka seluruh pihak yang berkepentingan dalam bidang konstruksi perlu duduk bersama untuk membahas hal – hal yang menjadi persoalan bagi pengembangan usaha jasa konstruksi,” katanya.

Selain itu, kegiatan rapat koordinasi ini secara teknis dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama diisi oleh narasumber/ pemaparan materi dari BP Kawasan Batam dengan Judul “Peluang Investasi di Batam”.

Dalam pemaparannya, narasumber menyampaikan perkembangan Kota Batam sebagai kawasan investasi, potensi kawasan industri di Batam, dan rencana pengembangan infrastruktur di Batam.

Pemaparan kedua diisi oleh narasumber dari Dirjen Bina Konstruksi, Kementerian PU, Dr. Putut Marhayudi dengan materi “Prospek dan peluang pasar jasa konstruksi”.

Dalam pemaparannya ini, Putut menyampaikan gambaran daya saing infrastruktur Indonesia dengan faktor utama yang mempengaruhi daya saing yaitu modal, penjaminan, manajemen, SDM, informasi dan teknologi, dan kontrak.

Selain itu, Putut juga memapaparkan gambaran tenaga kerja Indonesia serta peluang pasar jasa konstruksi nasional.

Sedangkan, pemaparan ketiga diisi oleh narasumber dari perwakilan BPKP Provinsi Kepri, Panijo, Ak, MM, CA, CFrA (Kepala perwakilan BPKP Provinsi Kepri) dengan materi “Upaya preventif auditor dalam pencegahan terhadap kerugian keuangan negara”.

Dalam pemaparannya, Panijo menyampaikan probity audit merupakan audit tujuan tertentu yang dilaksanakan dengan pendekatan probity untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan telah diikuti dengan benar, jujur dan berintegritas, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses PBJ.

Manfaat probity audit yaitu tujuan dan pandangan Independen terhadap prinsip uprightness/ honesty/ Integrity dalam proses PBJ telah terpenuhi dan menghindari terjadinya konflik kepentingan dan korupsi.

Sementara, pada sesi kedua, diisi oleh narasumber/ pemaparan materi dari LKPP yakni Ikak G. Priastomo (Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah) dengan Judul “Perspektif hukum dalam pengadaan jasa konstruksi”.

Dalam pemaparannya, Priastomo menyampaikan skema hukum proses pengadaan dengan permasalahan proses pengadaan yang sebagian besar meliputi dokumen kontrak, sanksi, HPS dan spesifikasi teknis, waktu pelaksanaan pekerjaan, dan keadaan kahar.

Pemaparan selanjutnya, diisi oleh narasumber/ pemaparan materi dari BPJS Ketenagakerjaan yaitu Kepala Divisi Perluasan Kepesertaan dengan Judul “Program dan Manfaat BPJS Ketenagakerjaan”.

Dalam pemaparannya, narasumber menyampaikan manfaat yang didapat bagi tenaga kerja dan pengusaha apabila ikut dalam BPJS Ketenagakerjaan, dan program layanan BPJS Ketenagakerjaan.

Pemaparan terakhir diisi oleh narasumber dari Kejaksaan Agung yaitu Muh. Ali Muthohar, SH. MH (Staf Ahli Kejaksaan Agung) dengan judul “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”.

Dalam pemaparannya, Muthohar menyampaikan sebab – sebab terjadinya perbuatan korupsi dan akibat yang ditimbulkan perbuatan korupsi serta ancaman pidana/ hukum bagi tindakan korupsi.

Sementara, seminar ini juga dihadiri oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi se – Provinsi Kepulauan Riau, Ketua dan pengurus LPJK se – Indonesia, Kepala ULP Provinsi dan kabupaten kota se – Provinsi Kepulauan Riau, Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi Provinsi se – Provinsi Kepulauan Riau, dan Ketua Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi se – Provinsi Kepulauan Riau. (ALPIAN TANJUNG)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No More Posts Available.

No more pages to load.