Pansus LPP APBD Berikan 11 Rekomendasi

by -170 views
Juru Bicara Pansu LPP APBD Tahun 2017, Suryani Usai Paripurna
Juru Bicara Pansu LPP APBD Tahun 2017, Suryani Usai Paripurna
Iklan Banner

Tanjungpinang, (MetroKepri) – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun anggaran 2017 DPRD Kepri telah menyelesaikan tugasnya.

Pansus memberikan sebelas rekomendasi yang dibacakan oleh juru bicaranya Suryani di sidang paripurna yang dilaksanakan di Gedung DPRD Provinsi Kepri, Senin (6/8/2018).

Adapun rekomendasi yang dilahirkan pansus adalah meminta Pemprov Kepri mengurangi ketergantungan dana transfer pusat.

“Kami meminta agar Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah serta OPD terkait harus berkerja optimal untuk menggali potensi pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain – lain yang sah,” papar Suryani.

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak Bersalaman Usai Paripurna Pengesahan Tatib DPRD
Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak Bersalaman Usai Paripurna Pengesahan Tatib DPRD

Ia juga memberikan rapor merah kepada Dinas Perhubungan yang hanya mampu merealisasikan pendapatan dari retribusi daerah sebesar 0,03 persen saja.

“Pansus meminta agar kinerja Dinas Perhubungan menjadi catatan khusus untuk dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti Gubernur,” ujar Suryani.

Pansus juga melihat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat terus dipertahankan dengan meningkatkan sistem pengendalian intern. Untuk itu, Pansus merekomendasikan agar Gubernur mengevaluasi dan menempatkan SDM yang tepat dan berkompeten dibidang pengelolaan keuangan disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Disamping predikat WTP tersebut, Pansus mengharapkan sistem pengelolaan anggaran dan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau sudah mengarah kepada sistem akuntansi berbasis teknologi informasi atau E-Budgeting,” ucap Politikus PKS ini.

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak Bersama Gubernur Kepri, Nurdin Basirun Usai Paripurna
Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak Bersama Gubernur Kepri, Nurdin Basirun Usai Paripurna

Selain menyoroti anggaran, Pansus juga meminta agar Gubernur meninjau kembali keberadaan BUMD milik Kepri. Selama ini, BUMD dinilai tidak memiliki manfaat ekonomis, serta cenderung membebani anggaran daerah tanpa ada hasil.

“Pansus LPP merekomendasikan kepada Gubernur Kepulauan Riau untuk mereview keberadaan PT. Pembangunan Kepri dalam rangka likuidasi,” katanya.

Menanggapi hal itu, Gubernur Kepri Nurdin Basirun berjanji untuk menindaklanjuti rekomendasi dari pansus.

“Kami akan pelajari setiap rekomendasi dan menindaklanjutinya,” ucap Gubernur. (Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.