Galleri Foto, (MetroKepri) – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DPRD Kepri mengkritisi sejumlah kepala dinas (Kadis) yang dianggap tidak becus bekerja.
“Kami selaku Pansus LHP BPK meminta kepada Gubernur Kepri, Nurdin Basirun untuk mengevalausi kadis yang tidak becus bekerja dengan banyak meninggalkan permaslahan dan menjadi temuan BPK yang akan menghambat Pemerintahan Kepri,” papar Ketua Pansus LHP BPK DPRD Kepri, Ruslan Kasbulatov saat membacakan laporan akhir pada rapat paripurna di DPRD Kepri di Dompak, Senin (25/6/2018).
Ruslan menyebutkan kinerja Kadis Pendidikan kurang baik karena ditemukan adanya permasalahan beasiswa sebesar Rp1,9 miliar yang tidak tersalurkan. Selain itu ada temuan lainnya terkait kegiatan yang dianggap laporannya tidak bisa dipertanggungjawabkan.
“Kami juga menemukan adanya temuan BPK di Dinas Kesehatan Kepri. Sejumlah kegiatan dan terkait anggaran yang tidak sesuai dan ada yang terlambat mengembalikan anggaran ke kas daerah,” ujarnya.
Untuk itu, kata dia, Pansus LHP BPK DPRD Kepri memberikan masukan dan meminta kepada gubernur untuk melakukan evaluasi secara mendetail. Sebab, ada juga temuan BPK atas dinas tertentu yang permasalahannya sama setiap tahunnya. (*)
Narasi/ Foto : Humas DPRD Kepri
