Pasca Unjukrasa, DPRD Karimun Gelar Rapat Pembahasan Listrik

by -290 views

Karimun, (MK) – Pasca aksi unjukrasa yang dilakukan masyarakat di Kantor PLN Ranting Karimun belum lama ini, DPRD Tanjung Balai Karimun menggelar rapat pembahasan pemadaman listrik di ruang tapat Panmus Kantor DPRD Karimun, Jumat (8/1) sekitar pukul 9.45 WIB.

Rapat pembahasan pemadaman listrik di Kabupaten Karimun yang tidak sesuai jadwal yang ditetapkan PLN Sub Rayon Kabupaten Karimun ini juga dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Karimun, M. Asyura, dan dihadiri oleh Kapolres Karimun, AKBP I Made Suka Wijaya, Danlanal Tbk, Letkol Laut (P) Bina Irawan Marpaung, Sekda Karimun, T.S Arif Fadillah, Wakil Ketua I, Azmi, Kepala PLN Sub Rayon Tbk, Dedi Januar, Danramil 04/ Tebing, Kapten Inf Handono Putro, Anggota DPRD Karimun (Komisi I, II dan III serta 60 orang perwakilan dari setiap Desa dan Kelurahan dari 4 (Empat) Kecamatan se – Pulau Karimun.

Dalam rapat itu, perwakilan masyarakat dari setiap kecamatan se Karimun, Irvan, Jasni dan Heri menyampaikan, intinya masyarakat meminta pihak PLN harus mengoptimalkan mesin yang ada.

“Listrik harus menyala setiap hari sebagai mana mestinya. Masyarakat juga meminta pengobatan dari pihak PLNĀ atas kejadian korban yang mengalami patah tangan saat massa melakukan aksi unjukrasa kemarin,” ucap salah satu perwakilan masyarakat tersebut.

Pada kesempatan itu, Kapolres Tanjung Balai Karimun, AKBP I Made Suka Wijaya menyampaikan, kejadian unjukrasa anarkis kemarin merupakan aksi spontanitas masyarakat.

“Sesuai hukum yang berlaku, kami akan memperoses kejadian tersebut dan akan menunggu laporan dari pihak PLN,” ucap Kapolres.

Sekarang ini, kata Kapolres, Polres TBK sedang melakukan tahap penyelidikan atas dampak dari aksi unjukrasa anarkis tersebut.

Sementara, Danlanal TBK, Letkol Laut (P) Bina Irawan Marpaung menyampaikan, aksi unjukrasa anarkis yang terjadi di PLN Karimun sebanyak tiga kali pengerusakan.

“Aksi pengrusakan ini, akibat pemadam listrik tidak sesuai jadwal yang ditentukan oleh PLN,” katanya.

Menurut dia, kantor PLN merupakan objek vital nasional yang sudah menjadi kewajiban TNI untuk diamankan.

“Kepada pihak PLN, kedepannya lebih merencanakan tentang masuknya bahan bakar batubara, agar tidak ada alasan lagi batubara basah dan tidak bisa digunakan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Tanjung Balai Karimun, M. Asyura menyampaikan, mulai malam ini tidak ada lagi pemadaman listrik di masyarakat, kecuali perkotaan/perhotelan.

“Menjamin penambahan daya di PLTD sebesar 6 MB rekolasi pembakit dari Tanjunguban akhir Januari 2016 ini,” ujarnya.

Kemudian, kata dia, pemberitahuan jadwal pemadaman ke tingkat kecamatan dan media massa hingga ke RT/ RW.

“Kalau tidak mampu memimpin di Kabupaten Karimun, agar Kepala PLN sekarang mengundurkan diri,” katanya.

Dalam rapat itu juga, Sekda Karimun, TS. Arif meminta agar pihak PLN tidak membuat laporan ke pihak kepolisian untuk mengusut kejadian anarkis kemarin malam di Kantor PLN Sub Rayon Tanjung Balai Karimun.

“Kejadian itu adalah aksi spontanitas masyarakat. Selain itu, apabila akan dilakukan pemadaman listrik, pihak PLN agar mengumumkan kepada masyarakat melalui media massa, elektronik dan radio,” ucapnya.

Sementara, dalam surat pernyataan yang ditandatangi Kepala PLN Sub Rayon Tanjung Balai Karimun, Dedi Januar, bahwa PLN akan menjamin untuk nanti malam tidak ada pemadaman listrik di wilayah Kabupaten Karimun, kecuali perkotaan dan perhotelan.

Kepala PLN juga memohon bantuan dari pihak pemerintah daerah Karimun untuk mempercepat masuknya mesin yang baru dari Tanjunguban.

“Masalah tuntutan pengerusakkan Kantor PLN Sub Rayon TBK yang terjadi kemarin, pihak PLN Tanjunguban atasnama Wahyudi tidak akan menuntut kembali dan tidak akan membuat laporan ke Polres Karimun,” katanya.

Selain itu, penyaluran aliran listrik untuk hotel dan perusahaan tidak menjadi prioritas sampai pelayanan listrik untuk masyarakat terpenuhi secara baik.

“Daya yang dimiliki PLN Rayon Tanjung Balai Karimun saat ini sebesar 15.200 MW. Sementara beban puncak sekarang ini sebesar 24 ribu MW. Jadi kekurangan daya mencapai 8 MW,” ucapnya.

Akhir Januari ini, kata dia, direncanakan akan ada penambahan daya sekitar 6 MW.

Rapat itu juga selesai dengan tertib dan aman sekitar pukul 11.40 WIB.

Selain itu, di luar rapat, tepatnya di Kantor PLN Sub Rayon Tanjung Balai Karimun di Jalan Pertambangan Karimun, pihak Polres TBK melakukan investigasi dan pemasangan Police Line pasca aksi unjukrasa anarkis yang dilakukan massa dari Kecamatan Meral Barat dan Tebing pada tanggal 7 Januari 2016 sebagai reaksi atas pemadaman listrik yang tidak sesuai jadwal yang ditetapkan oleh pihak PLN sendiri. (Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No More Posts Available.

No more pages to load.