Batam, (MetroKepri) – DPRD Kota Batam mengesahkan Perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Batam Tahun 2025-2045. Perda tersebut disahkan dalam rapat paripurna, Senin (5/08/2024) siang.
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, didampingi Wakil Ketua II, Muhammad Yunus Muda.
Sementara itu dari Pemko Batam dihadiri Sekdako, Jefridin Hamid, mewakili Walikota, Muhammad Rudi.
Sebelum mengesahkan Ranperda RPJP, Ketua DPRD Nuryanto memberikan kesempatan kepada Pansus Ranperda RPJP untuk menyampaikan laporan akhir Pansus. Adapun laporan akhir Pansus dibacakan, Dandis Rajagukguk ST.
Dandis, menyampaikan Ranperda tersebut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dipertegas oleh Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
“Penyusunan RPJPD Kota Batam tahun 2025-2045 sangat diperlukan sebagai pedoman rencana pembangunan daerah dalam 20 tahun ke depan. Tujuan dari penyusunan RPJPD ini juga agar dapat berkontribusi maksimal dalam pencapaian target pembangunan jangka panjang nasional serta memberikan ruang optimal bagi pembangunan daerah sesuai karakteristik, inovasi dan pembangunan daerah,” papar Dandis.
Menurutnya, RPJP disusun melalui tahapan-tahapan dengan melibatkan stake holder terkait. Selain rencana awal (ranwal), penyusunan RPJP ini juga sudah melibatkan partisipasi masyarakat pada forum konsultasi publik. Juga sudah dikonsultasikan ke Gubernur selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah untuk diselaraskan dengan RPJN 2025-2045 dan substansi prioritas pembangunan daerah yang dilakukan Barenlitbang Provinsi Kepri.
“Disamping sebagai pedoman dalam rencana pembangunan daerah, Perda RPJPD ini sangat strategis karena menjadi pedoman bagi calon kepala daerah yang akan berkontestasi dalam Pilkada Kota Batam 2024 dengan menyusun visi, misi, program/ kegiatan dan janji-janji kampanyenya, karenanya RPJPD ini harus sudah selesai dan disahkan sebelum waktu pendaftaran calon kepala daerah ke Komisi Pemilihan Umum,” ujar Dandis.
Dalam Perda ini, selain mengatur pedoman perencanaan pembangunan, juga mencantumkan proyeksi jumlah penduduk tahun 2045. Pada Perda RTRW, kata Dandis, proyeksi penduduk hanya sampai tahun 2041 sebesar 2.750.495 jiwa (2,7 juta jiwa), dan dikarenakan dibutuhkan proyeksi penduduk hingga tahun 2045 dalam Perda ini, maka Pansus dan tim Pemko menghitung dan menyepakati jumlah penduduk Kota Batam tahun 2045 itu diproyeksikan mencapai angka 3.241.183 jiwa (3,2 juta jiwa).
Selain itu Perda ini juga menetapkan Visi Kota Batam tahun 2045 atau Visi Batam Emas 2045. Adapun Visi Batam Emas 2045 yang disepakati adalah: “Batam Bandar Dunia Madani, Maju, Berbudaya, dan Berkelanjutan”. Visi ini dirasakan lebih tepat dan menjadi kondisi ideal mengingat Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional dan mengalami pertumbuhan serta perkembangan yang sangat signifikan dalam beberapa dekade tahun terakhir.
“Sudah sangat layak bila Batam didesain dan dipersiapkan menjadi Kota Modern berskala internasional yang unggul dalam berbagai aspek,” ucap Dandis.
Usai penyampaian laporan Pansus, Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto memberikan kesempatan kepada Walikota Batam untuk menyampaikan pendapat akhir. Adapun pendapat akhir Walikota, dibacakan oleh Sekdako, Jefridin Hamid, menyampaikan RPJPD merupakan dokumen perencanaan jangka panjang untuk 20 tahun kedepan yang menjadi acuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan lima tahunan dan dijabarkan setiap tahunnya dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).
Menurutnya, penjabaran dokumen RPJPD ke dalam dokumen perencanaan lainnya harus dilakukan secara konsisten dan berkualitas guna memberikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan.
“Setelah mendengar dan menyimak laporan Pansus DPRD Kota Batam, Pemko Batam meyakini perencanaan pembangunan Batam jangka panjang kedepan yang telah kita susun dan sepakati bersama pada hari ini kiranya pasti dapat terwujud,” kata Jefridin.
Usai penyampaian pendapat akhir Walikota, Ketua DPRD Nuryanto menanyakan kepada seluruh anggota DPRD apakah mereka menyetujui Ranperda RPJPD tersebut. Saat itu, seluruh anggota dewan menyatakan “setuju” sehingga Nuryanto pun mengetok palu tanda mengesahkan Ranperda RPJPD menjadi Perda.
“Perda ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Namun sesuai ketentuan dalam waktu tiga hari dokumen ini harus disampaikan ke Gubernur,” ucap pria yang akrab disapa Cak Nur ini. (*)
Editor: Ian
