Pembangunan SUTT Ditolak Warga, DPRD Gelar RDP Bersama Bright PLN Batam

by -160 views
Suasana RDP Terkait Pembangunan SUTT di Ruang Komisi III DPRD Kota Batam
Suasana RDP Terkait Pembangunan SUTT di Ruang Komisi III DPRD Kota Batam
Iklan Banner

Batam, (MetroKepri) – Komisi lll DPRD Kota Batam menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama pejabat Bright PLN Batam di ruang rapat Komisi lll, Senin (8/3/2021).

Rapat tersebut terkait permasalahan pembangunan menara Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) oleh Bright PLN Batam di Perum Bandara Mas RW 20 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam.

Pembangunan menara SUTT yang dilakukan oleh pihak Bright PLN Batam tersebut ditolak oleh warga masyarakat, sebab dampak radiasi SUTT tersebut diduga sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, sehingga pembangunan menara SUTT tersebut ditolak keras oleh warga setempat.

RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi lll DPRD Kota Batam Werton Panggabean didampingi Anggota Komisi lll ini turut dihadiri oleh Dir Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan BP Batam, pejabat Bright PLN Batam, Camat Batam Kota, Lurah Belian, dan perwakilan warga.

“Ya terkait permasalahan keributan antara pihak Bright PLN dengan masyarakat seperti yang kita lihat didalam vidio tadi itu. Seharusnya pihak PLN tidak melakukan kekerasan terhadap masyarakat, sebab Bright PLN itu adalah perusahaan besar jadi tidak sepatutnya menggunakan peremanisme,” papar Anggota Komisi lll DPRD Kota Batam, Arlon Veristo saat dikonfirmasi media ini usai RDP.

Menurut Arlon masalah pembangunan SUTT tersebut seharusnya pihak Bright PLN melakukan musyawarah dengan masyarakat, jadi tidak perlu menggunakan kekerasan.

“Jadi dikita tidak ada yang namanya preman – preman itu. Jadi untuk kelanjutan pembangunan SUTT itu, kami dari DPRD meminta aktivitas itu distop dulu sebelum ada penyelesaian kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu pejabat Bright PLN Batam melalui Vice President Public Relation Bukti Panggabean mengatakan bahwa rapat yang dihadirinya merupakan bentuk menghargai pihak Komisi III DPRD Kota Batam.

“Kami dari PLN, ya menghargai DPRD. Namun dalam hal ini proses hukum sedang berjalan, jadi itu akan kita ikuti,” kata Bukti saat diwawancarai awak media usai menghadiri rapat RDP tersebut.

Bukti mengatakan bahwa pegawai PLN yang ribut bersama masyarakat di lokasi tempat pembangunan SUTT tersebut bahwa itu bukan lah preman.

“Oh enggak – enggak lah. Itu kan begini, jadi pekerjaan ini kan diserahkan kepada pihak ke tiga untuk membangun SUTT. Nah terus mereka membangun itu kan ada alat beratnya, ada excavator, ada buldoser untuk menggali. Jadi mereka itu kan menjaga alat beratnya,” katanya.

Terpisah Ketua Komisi lll DPRD Kota Batam, Werton Panggabean menyampaikan masalah keributan antara masyarakat dengan pihak PLN itu bahwa pihaknya tidak terima.

“Kita tidak menerima pihak PLN itu menggunakan premanisme, azaz hukum harus dikedepankan, kemanusiaan juga harus di kedepankan. Jadi sistem – sistem premanisme itu tidak lagi dan bukan zamanya lagi,” katanya. (*)

Penulis : Rosjihan Halid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.