Pembongkaran Bangunan di Simpang Barelang, Komisi I Gelar RDP Bersama Dinas Bina Marga

by -33 views
Suasana RDP Komisi I DPRD Batam Bersama Dinas Bina Marga
Suasana RDP Komisi I DPRD Batam Bersama Dinas Bina Marga
Iklan Banner

Batam, (MetroKepri) – Komisi I DPRD Kota Batam menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Bina Marga dan Dinas PUPR Kota Batam, Senin (15/3/2021).

Rapat yang digelar di ruang rapat serbaguna DPRD Kota Batam tersebut mengenai pengosongan dan pembongkaran bangungan di ROW Jalan Simpang Barelang Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

RDP tersebut dipimpin oleh Anggota Komisi l DPRD Kota batam, Utusan Sarumaha SH, juga turut dihadiri oleh Ketua Tim Terpadu Kota Batam, Ketua Tim Teknis Kampung Tua Kota Batam, Kadis Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, Ka Satpol PP Kota Batam, Dir Pengamanan BP Batam, Dir Pengelolaan Lahan BP Batam, Dir Infrastruktur Kawasan BP Batam, Ka Satker PJN Kepri Bina Marga, Ketua Rumpun Khazanah Warisan Budaya Kota Batam, Camat Sagulung, Camat Batu Aji, Lurah Tembesi, dan Lurah Kibing.

“Kami dari Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air Kota Batam menyampaikan, pertama yakni bahwa sebagaimana kegiatan Pemerintah Kota Batam di lokasi Simpang Barelang, maka perlu kami sampaikan disini bahwa kita akan melakukan penataan Simpang Tembesi, itu yang kita dengar. Jadi kita melakukan penataan itu secara bertahap,” papar Kabid Bina Marga, Dohar Hasibuan saat menyampaikan ucapanya didalam rapat.

Menurut Dohar, bahwa di Simpang Barelang itu pihaknya akan membuat bundaran. Jadi bundaran itu ukuranya kurang lebih seratus meter.

“Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Dandis baik yang disampaikan oleh Pak Imam juga terkait dengan ROW itu mungkin itu kan 35 meter menuju Kampung Tua Tembesi. Jadi yang disampaikan oleh Pak Imam ini mungkin yang terdampak, sedangkan yang sisi ruko atau pertokoan Tembesi Raya itu tidak terdampak,” ujarnya.

Sementara, Anggota Komisi l DPRD Kota batam, Utusan Sarumaha SH menyampaikan bahwa penjelasan dari pemerintah terkait terjadi penggusuran atau pembongkaran tersebut, benar.

“Bahwa pembongkaran itu memang benar untuk diperlukan dan alokasinya untuk pembangunan jalan yang dibiayai oleh dua instansi. Pertama yakni Dinas Bina Marga dan kedua Dinas PUPR,” kata Utusan saat diwawancari media.

Dia memaparkan bahwa hari ini semuanya menjadi jelas dan terang bahwa diperlukan itu adalah ROW 35, sehingga saya kira orang – orang yang tidak masuk dalam rowling 30 itu seperti didalam catatan pihaknya untuk tidak dilakukan penggusuran maupun pembongkaran secara paksa,” ujarnya.

Dan yang kedua kata Utusan, pihaknya merespon keluhan dari masyarakat, bahwa masyarakat menginginkan adanya relokasi. Supaya mereka bisa nyambung hidup untuk berusaha kembali.

“Dan terkait dengan rumah, mereka menginginkan adanya kavling siap bangun. Nah tentu harapan – harapan ini kita akan komunikasikan dengan pemerintah agar proses pembebasan ini baik proses pembongkaran rumah ini, saya kira tidak memberikan dampak yang serius bagi masyarakat kita,” katanya (*)

Penulis : Rosjihan Halid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.