Tanjungpinang, (MK) – Pemerintah harus bekerja keras untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan Kepulauan Riau (Kepri).
“Hal ini, untuk memperkuat rasa nasionalisme,” ucap Dosen Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang, Dian Prima, Sabtu (1/8).
Dalam seminar kebangsaan yang digelar Komunitas Bakti Bangsa di aula SMKN I Tanjungpinang itu, Dian mengatakan, membangkitkan rasa nasionalisme di kawasan perbatasan bukan pekerjaan yang mudah.
“Tetapi, ini harus dilakukan. Syarat mutlak untuk menanamkan dan memperkuat rasa nasionalisme itu meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Dihadapan sekitar 150 orang mahasiswa dan pelajar, peserta seminar tersebut, Dian menyampaikan, hubungan nasionalisme dengan kualitas dan kesejahteraan masyarakat sangat erat.
“Masyarakat berkualitas menjadi ujung tombak dalam menjaga kedaulatan negara di kawasan perbatasan. Kesejahteraan mereka juga akan meningkat jika mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan keterampilan yang dimiliki,” katanya.
Sebaliknya, tambah dia, masyarakat miskin mudah diprovokasi oleh asing. “Negara ini ada, salah satunya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat butuh perlindungan,” papar Dian dalam seminar bertema “Memperkuat nilai – nilai nasionalisme dalam rangka menjaga kedaulatan bangsa di kawasan perbatasan”.
Sekretaris Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tanjungpinang, Wiliam Hendri mengatakan, Kepri merupakan wajah Indonesia, karena berbatasan dengan beberapa negara tetangga.
“Pemerintah, TNI, Polri dan berbagai elemen masyarakat yang memiliki kepentingan yang sama memperkuat nasionalisme di pintu utara Indonesia yakni Kepri harus mampu membangun kepercayaan masyarakat,” ucapnya.
Permasalahan yang terjadi sekarang, kata dia, masih banyak penyeludupan barang, perdagangan narkoba, penjualan orang, pencurian ikan dan pencemaran akibat limbah.
“Kondisi itu membuktikan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pengamanan di kawasan perbatasan,” katanya.
Oleh karena itu, tambahnya, pemerintah dan aparat penegak hukum harus meningkatkan integritas dan perlengkapan pengamanan.
“Perairan dan pulau – pulau yang berbatasan dengan negara tetangga harus dijaga ketat. Permasalahan yang terjadi sekarang masih sering terjadi kejahatan di perairan Kepri,” ujar Wiliam yang juga dosen Pendidikan Kewarganegaraan di UMRAH ini.
Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan Umum Kepri, Misni yang juga narasumber dalam seminar itu menjelaskan, Kepri memiliki 19 pulau terdepan yang berada di Kabupaten Natuna, Anambas, Batam, Karimun dan Bintan.
“Pulau – pulau itu berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Vietnam dan Thailand,” ucapnya.
Ia memaparkan, wilayah Kepri yang terdiri dari 96 persen lautan menjadi kendala bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan lantaran membutuhkan anggaran yang besar.
“Salah satu kendala yang harus diatasi yakni transportasi laut yang terbatas, sementara transportasi udara masih mahal,” katanya.
Ia mengutarakan, untuk merangkai pulau dan membangun Kepri dibutuhkan banyak transportasi laut.
“Pembangunan Natuna dan Anambas merupakan keharusan agar kesejahteraan masyarakat meningkat dan penduduk menyebar,” ujarnya.
Dikatakannya, posisi geografis yang strategis itu merupakan potensi perekonomian, selain kekayaan hayati yang terkandung dalam perairan Kepri. Tetapi sampai hari ini yang masih terdengar, masyarakat Kepri belum memiliki sumber daya manusia yang memadai dan masih banyak masyarakat miskin.
“Masyarakat yang masuk dalam kategori miskin salah satunya bekerja sebagai nelayan tradisional. Padahal ini merupakan ancaman dan peluang di kawasan perbatasan seperti mata uang koin,” katanya.
Menurutnya, Kepri ini kaya dan masyarakat harus merasa bangga serta berusaha keras untuk mengelolanya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bidang Ideologi Badan Kesbangpolinmas Kepri, Syamsir mengatakan, kerukunan umat beragama di Kepri selama ini terjalin dengan baik.
“Sejak dulu kerukunan umat beragama sudah berjalan dengan baik. Masyarakat Kepri tidak mudah terprovokasi,” ucapnya. (ALPIAN TANJUNG)