Pilkada Serentak, Bawaslu Kepri Laksanakan Pengawasan Dengan Baik

by -180 views
Bawaslu Kepri saat memaparkan laporan akhir Pilkada tahun 2015. Foto ALPIAN TANJUNG
Bawaslu Kepri saat memaparkan laporan akhir Pilkada tahun 2015. Foto ALPIAN TANJUNG

Tanjungpinang, (MK) – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di Provinsi Kepri pada Desember tahun 2015 lalu telah usai dilaksanakan.

Pada pelaksanaan Pilkada tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepri mencatat pelanggaran – pelanggaran yang terjadi di tahun 2015 lalu. Bawaslu juga sudah melaksanakan tupoksi sebagai pengawas.

Ketua Bawaslu Kepri, Razaki Persada menyampaikan paparan akhir pelaksanaan kepala daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015.

“Seperti kita ketahui, bahwa pemilihan kepala daerah ini serentak dilakukan di enam kabupaten dan kota se Kepri. Alhamdullah, pelantikan Gubernur dilakukan serentak pada Jumat nanti,” ujar Razaki saat jumpa Pers di Kantor Bawaslu Kepri, Selasa (9/2).

Kemudian, kata dia, pelantikan Bupati dan Wali Kota juga akan dilakukan secara sentak di masing – masing ibukota Provinsi.

“Provinsi Kepri khususnya, pengawasan Bawaslu sudah dimulai sejak April 2015 lalu, baik lembaga kepengawasan tingkat kabupaten kota, hingga pengawas di tingkat TPS,” ucapnya.

Dia mengutarakan, pengawasan di TPS membuahkan hasil yang signifikan. “Kita sangat terbantu dengan adanya pengawas TPS dan kita laksanakan secara menyeluruh. Baik pada pemilihan Bupati, Waki Kota dan Gubernur Kepri,” katanya.

Dia memaparkan, masa tugas dari jajaran lembaga pengawas juga akan berakhir. “Insya Allah kita selesaikan tugas ini dulu. Media kita undang ini, merupakan tugas akhir kita,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Komisioner Bawaslu Kepri, Indrawan Susilo memaparkan terkait pemilihan Gubernur Kepri, Bupati dan Wali Kota tahun 2015 lalu.

“Tugas dan tupoksi kami dalam pemilihan kepala daerah, baik itu Presiden. Dalam hal ini, kawan – kawan sudah bekerja. Bawaslu Kepri juga mempunyai catatan – catatan terkait pelaksanaan kepala daerah,” ujarnya.

Dia mengemukakan, pihaknya juga telah melakukan pengawasan secara inspiratif. Dalam rentang waktu, Bawaslu Kepri juga mendapat laporan.

“Sejauh ini, jajaran kita melakukan konteks pengawasan dengan baik. Seperti kecepatan dalam proses laporan. Perlu diketahui juga, proses pengawasan itu ada tiga temuan terkait proses administrasi. Seperti temuan dengan menggunakan fasilitas negara yakni mobil milik pemerintah,” ucapnya.

Dia mengutarakan, di Provinsi Kepri ada 7 temuan, Kota Batam 13, Bintan 2, Natuna 1, Tanjungpinang 1, Karimun 8, Anambas 0, Lingga 1. Maka, total se Kepri ada sebanyak 33 temuan.

“Sedamngkan, sosialisasi melalui divisi saya, kami mengakui belum sepenuhnya menyentuh masyarakat,” katanya.

Sementara, kata dia, dari catatan temuan itu persoalan DPT di Kota Batam menjadi permasalahan. Dari kabupaten dan kota yang melaksanakan Pilkada, hanya Batam mempunyai masalah.

“Di Karimun, ada DPT yang tidak diplenokan dan ada kampanye yang menjadi hal perdebatan, serta ada juga bentuk – bentuk kampanye diluar itu,” paparnya.

Dia mengatakan, netralitas aparatur sipil negara (ASN) yang belum terungkap dan sulit untuk ditindaklanjuti serta aktor pelanggaran penyelenggara Pilkada.

“Kualitas regulasi yang lemah dan berubah – rubah. Peserta pemilu, masih melakukan segala cara. Catatan ini akan menjadi PR kami pada pilkada tahun 2018 mendatang,” ucapnya. (ALPIAN TANJUNG)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No More Posts Available.

No more pages to load.