RDPU, Komisi I Minta Keseriusan PT GTI Selesaikan Permasalahan Kapal Acacia

by -8 views
Suasana RDP di Ruang Komisi I DPRD Kota Batam
Suasana RDP di Ruang Komisi I DPRD Kota Batam
Iklan Banner

Batam, (MetroKepri) – Komisi I DPRD Kota Batam kembali menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Paxocean PT. Graha Trisaka Industri (GTI), Kamis (01/4/2021).

Rapat yang digelar di ruang Komisi I tersebut terkait lanjutan mengenai perizinan Kapal Acacia di Docking di Galangan Paxocean PT Graha Triska Industri Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam.

Rapat itu juga dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto SE, didampingi anggota Komisi 1 yakni Lik Khai, Harmidi Umar Husen, Utusan Sarumaha, T. Erikson Pasaribu, Muhammad Fadhli, Tan A Ate dan Siti Nurlailah.

Pada rapat itu juga turut dihadiri oleh Ombudsman Kepri,

Danlanal Batam, Ka Satgas Saber Pungli Polda Kepri, Dinas Lingkungan Hidup, Ka DPM PTSP, Dir Layanan Penanaman Modal dan Lalu Lintas Barang BP Batam, Dir Pelabuhan BP Batam, Ka Kantor Pelayanan Pelayanan Utama Bea Cukai Batam, Ka Kantor Imigrasi, Ka Kantor Kesehatan Pelabuhan,

Camat Batu Aji, Lurah Tanjung Uncang, Dir PT Graha Triska Industri, Dir PT Pelayaran Sinar Mandiri Sejahtera, Reed.

Pada rapat tersebut, Komisi I DPRD Batam meminta keseriusan dari pihak perusahaan.

“Kami dari DPRD meminta keseriusan kepada pihak perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, dan perlu kami sampaikan bahwa kami DPRD ini adalah wakil daripada rakyat. Jadi bagaimana supaya Batam ini menjadi kota yang memang betul – betul menjanjikan bagi orang atau meninvestasi di Kota Batam ini,” papar Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto usai memimpim rapat.

Masih kata Budi, tetapi perlu dicatat bahwa negara ini adalah negara hukum, negara ini adalah negara yang ada aturanya.

“Ya sebagaimana kita berusaha, jadi harus mengikuti ketentuan aturan. Tidak boleh semena – mena semaunya sendiri, jadi tidak ada satupun di Batam ini yang namanya manusia yang kebal hukum. Jadi setiap ada permainan, harus mengikuti aturan,” ujarnya.

Dia mengutarakan bila dalam memperoleh izin itu mendapakan kesulitan atau mungkin ada kendala atau ada hambatan, pihaknya juga bagian daripada dan bagaimana tata kelola pemerintahan ini berjalan dengan baik jika memang ada hambatan dalam mencari yang namanya perizinan.

“Nah itu tugas dan tanggungjawab kita juga. Oleh karena itu, jangan berjalan semaunya sendiri, jadi harus mengikuti aturan,” ucapnya.

Sedangakan kata Budi, ketentuan aturan itu dibuat supaya untuk dilaksanakan. Akan tetapi bukan malah dilanggar, jadi ini masalahnya disatu sisi. Sudah tiga kali pihak perusahaan tidak hadir, berarti artinya pihak perusahaan itu tidak memandang lagi.

“Terkait aktivitas itu, kami dari Komisi I DPRD Kota Batam meminta aktivitas itu dihentikan,” katanya.

Begitu juga dalam hal ini instansi terkait untuk menjalankan tufoksinya sesuai dengan amanah Undang – Undang baik aturan yang ada. Kalau sudah dilihat sendiri, saksikan sendiri bahwa disini ada bea cukai, ada KSOP, ada pihak kepolisian.

“Kalau yang kaitannya secara admistrasi, ya harus ditegakkan. Nah, kalau kaitannya dengan ranah pidana, berarti ini tugas kepolisian, kan begitu,” ucapnya. (*)

Penulis: Rosjihan Halid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.