SE Walikota Tanjungpinang, Pengunjung Boleh Makan Ditempat Maksimal 20 Menit

by -222 views
Surjadi
Surjadi

Tanjungpinang, (MetroKepri) – Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di Kota Tanjungpinang hingga 2 Agustus 2021, ada beberapa perubahan dan kelonggaran bagi kedai makan dan kedai kopi. Kelonggaran tersebut diantaranya pengunjung boleh makan dan minum ditempat hanya 20 menit.

Hal itu berdasarkan Surat Edaran (SE) Walikota Tanjungpinang Nomor: 443.1/1023/6.1.01/2021 tentang perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKKM) Level 4 di Kota Tanjungpinang dari 26 Juli hingga 2 Agustus 2021.

Koordinator Lapangan Prokes Internal Pemerintah Kota Tanjungpinang, Surjadi menyampaikan warung makan, kedai kopi, pujasera, akau, warung tenda, food truck, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya di Kota Tanjungpinang diizinkan buka dengan jam operasional sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen) dan menerapkan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun/handsanitizer, serta dibatasi waktu makan/minum untuk setiap pengunjung maksimal 20 menit.

“Setelah pukul 20.00 WIB, diizinkan buka hanya untuk melayani beli bungkus dibawa pulang (delivery/take away) dan tidak menerima makan ditempat (dine-in),” papar Surjadi kepada MetroKepri.com, Senin (26/07/2021).

Masih kata Surjadi, pemilik usaha wajib menyiapkan fasilitas cuci tangan/handsanitizer dan mengatur jarak meja/ kursi maupun antrian pengunjung. Kemudian, rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan ditempat/dine in diizinkan buka dengan jam operasional sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas 25% (dua puluh lima persen) dengan menerapkan protocol kesehatan secara lebih ketat. Setelah pukul 20.00 WIB, diizinkan buka hanya untuk melayani beli bungkus dibawa pulang (delivery/take away) dan tidak menerima makan ditempat (dine-in).

Selanjutnya, restoran/ rumah makan, kafe dengan skala sedang dan besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/ mall hanya menerima beli bungkus bawa pulang (take away), delivery dan tidak menerima makan ditempat (dine- in). Kegiatan pada pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan.

Sedangkan, kata Surjadi pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur public (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Kemudian, tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) tidak mengadakan kegiatan peribadatan/ keagamaan berjamaah dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah. Selanjutnya, fasilitas umum berupa area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area public lainnya ditutup sementara. Begitu juga dengan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara.

“Untuk kegiatan olahraga/ pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain diselenggarakan oleh pemerintah tanpa penonton atau supporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan olahraga mandiri/ individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat,” ucap Surjadi.

Kemudian, transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Selanjutnya, untuk pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan. Kegiatan akad nikah/ pemberkatan/ ritual pernikahan lainnya di perbolehkan dengan ketentuan untuk akad nikah di KUA dihadiri maksimal 10 (sepuluh) orang dan akad nikah/ pemberkatan/ ritual pernikahan lainnya yang dilaksanakan di rumah/ rumah ibadah dihadiri maksimal 20 (dua puluh) orang.

Sedangkan, bagi pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis dan kapal laut) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama. Menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, dan kapal laut, dikecualikan perjalanan darat yakni pekerja sektor esensial dan kritikal baik dari pemerintahan, swasta dan masyarakat yang masuk dan keluar dari/ke wilayah Kota Tanjungpinang dengan menunjukkan surat keterangan register pekerja atau sebutan lain, dari pimpinan perusahaan maupun pimpinan instansi pemerintah.

Kemudian, pekerja logistik dan transportasi barang, keperluan berobat (dengan menunjukkan rujukan dokter dari klinik/RS). Perjalanan untuk keperluan duka cita dan/ atau mobil ambulans dan kereta jenazah, Pemerintah Kota Tanjungpinang dapat melakukan test antigen kepada orang yang masuk ke wilayah Kota Tanjungpinang dalam rangka penguatan 3T(testing, tracing, treatment).

Sedangkan, pelaksanaan kegiatan di tempat hiburan seperti billiard, warnet, gelanggang permainan, bioskop, panti pijat, karaoke, kelab malam, pub, bar dan sejenisnya ditutup sementara waktu.

Selanjutnya, kegiatan masyarakat, jenis usaha maupun layanan secara rinci tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini, tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker. Pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan.

Kemudian, bagi pelaku usaha baik perorangan maupun badan hukum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran, dapat dikenakan sanksi sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal

218;

b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit

Menular;

c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;

d) Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;

e) Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Tanjungpinang;

f) Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait.

Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor 443.1/1012/6.1.01/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Corona Virus Disease 2019 dii Kota Tanjungpinang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021 dan akan dievaluasi apabila terdapat perubahan ketentuan perundang-undangan atau disesuaikan dengan kondisi pandemic Covid – 19 di Kota Tanjungpinang. (Red)

Editor : ALPIAN TANJUNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No More Posts Available.

No more pages to load.