Tanjungpinang, (MK) – Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindutrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Kepri, Abdullah menyampaikan, kebutuhan beras non subsidi yang dikonsumsi masyarakat Provinsi Kepulaun Riau (Kepri) sekitar 20 ribu ton perbulannya.
“Hal ini bila dilihat dari jumlah penduduk Kepri sekitar 2 juta orang. Tapi untuk bulan depan, kita belum tahu dan ini hasil dari data yang kita peroleh di lapangan,” papar Abdullah, Minggu (27/9).
Dia mengatakan, 20 ribu ton beras non subsidi ini sudah termasuk beras yang dikonsumsi masyarakat dan para wisatawan yang berkunjung di Provinsi Kepri.
“Namun untuk bulan depan kita belum tahu dan sambil menunggu langkah yang diambil oleh Pemerintah Kepri melalui impor beras yang telah disetujui oleh Gubernur Kepri,” katanya.
Dia mengutarakan, sebelumnya Gubernur Kepri telah memberi izin untuk impor beras, tapi hanya untuk kebutuhan masyarakat Kepri dan bukan dikirim untuk di luar Kepri. Berdasarkan kuota permintaan yang dibutuhkan masyarakat Kepri melalui persetujuan secara tertulis nantinya.
Sementara stok beras untuk kebutuhan masyarakat miskin atau beras Raskin di Provinsi Kepri pada 3 bulan mendatang, dan berdasarkan data yang disampaikan bulog Batam serta Kota Tanjungpinang mencapai 4.600 ton.
“4.600 ton beras Raskin itu cukup untuk stok tiga bulan yang dikonsumsi masyarakat miskin yang ada di Provinsi Kepri,” ucapnya. (AFRIZAL)
