Karimun, (MetroKepri) – Tingginya biaya ekonomi di kawasan Free Trade Zone (FTZ) atau Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi keluhan yang disampaikan sejumlah pelaku usaha dan ekonomi di Kabupaten Karimun saat bertemu Calon Gubernur Kepri HM Soerya Respationo di Lantai 7, Hotel Aston Batam, Minggu (29/11/2020) malam.
Saat itu, sejumlah pengusaha dari berbagai jenis industri dan bidang terlihat mengungkapkan ‘unek-uneknya’ terkait menurunnya perekonomian saat ini.
“Jika nanti Bapak Soerya Respationo terpilih seagai Kepala Daerah di Provinsi Kepri, kalau kami boleh meminta, kiranya bapak bisa memperjuangkan diberlakukannya FTZ secara menyeluruh di kawasan Karimun,” papar Eddy Asun, salah satu pengusaha di Karimun ini.
Mengingat, tambahnya, aturan yang ada sangat membuat sulit para pengusaha di Karimun. Khususnya saat akan melakukan pemasukan barang maupun mengirim ke luar kawasan FTZ.
Hal ini sangat membuatnya bingung untuk melakukan aktivitas yang resmi dan sah. Sementara aturannya sangat memberatkan para pengusaha. Namun jika melakukan kegiatan ilegal tentunya akan membahayakan diri sendiri, perusahaan dan karyawan.
“Untuk itu, kami meminta agar ada perhatian serius dari Calon Kepala Daerah di Kepri nanti. Kiranya bisa memberikan solusi yang terbaik untuk pengusaha. Terlebih lagi dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, pria yang berpasangan dengan Iman Sutiawan di Pilkada Kepri dan mengantongi nomor urut 1 ini, menegaskan akan melakukan inventarisasi akan semua produk-produk aturan perundang-undangan yang ada di Kepri.
Baik yang mengatur terkait FTZ atau Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Karimun maupun Peraturan Pemerintah (PP) nya.
“Kalau kami diberikan kepercayaan untuk memimpin Kepri, kami akan menginventarisasi semua produk-produk aturan perundang-undangan yang ada di Kepri. Mengingat, semua ini harus diputuskan melalui kajian-kajian yang sangat signifikan,” ucap Soerya dihadapan para pengusaha.
Dan yang paling utama adalah jangan sampai ada peraturan yang saling bertabrakan antara aturan yang satu dengan yang lain.
“Mengingat, jika sudah bertabrakan pasti akan berpotensi memunculkan biaya tinggi yang pada akhirnya akan merugikan konsumen atau masyarakat,” terangnya. (Red/ Rilis)
