Terkait Lahan Waduk, Lis Minta Pemkab Bintan Saling Kordinasi

by -595 views
Pansus PDAM Provinsi Kepri saat mengkunjungi salah satu daerah resapan air di sekitar Gunung Lengkuas, Kabupaten Bintan
Pansus PDAM Provinsi Kepri saat mengkunjungi salah satu daerah resapan air di sekitar Gunung Lengkuas, Kabupaten Bintan
Iklan Banner

Tanjungpinang, (MetroKepri) – Terkait permasalahan lahan waduk di Bintan, Ketua Pansus PDAM Provinsi Kepri Lis Darmansyah meminta kepada Pemkab Bintan untuk penyeleasaiannya saling kordinasi ke pihak terkait.

Pasalnya kata Lis, permasalahan lahan yang sampai saat ini belum diselesaikan ganti ruginya disinyalir sebagai penghambat pembangunan waduk selama ini.

“Hal ini agar tidak berujung masalah lain dikemudian hari,” ujarnya kepada awak media ini, Rabu (26/08/2020).

Apalagi, kata Lis, sekitar lahan waduk Kolong Enam masih ada segelintir warga yang menempati lahan yang nantinya akan berakibat fatal terhadap pencemaran air waduk.

“Maka dari itu, sebaiknya saling koordinasi ke Kejaksaan dan Pemrov Kepri terkait permasalahan lahan,” sebutnya.

Menurut Lis, dampak pembukaan lahan di kawasan sekitar daerah resapan air Waduk Kolong Enam menjadikan air kotor. Kemudian, jika terdapat pemukiman penduduk dapat dipastikan limbah B3 mencemari sumber air.

Untuk itu juga diperlukan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bintan agar menetapkan kawasan tersebut menjadi daerah resapan air.

“Kami meminta surat keputusan Bupati, agar daerah seputar waduk dijadikan daerah resapan air, agar tidak terjadi pembangunan di sekitar waduk.

“Kami melihat terdapat 1 setengah hektar di ren kliring air waduk menjadi merah. Kami harapkan sesegera mungkin Pemkab Bintan menerbitkan surat keputusan Bupati Bintan,” ungkap Lis.

Pertemuan Pansus PDAM Provinsi Kepri bersama Pemkab Bintan di Kantor Bupati Bintan
Pertemuan Pansus PDAM Provinsi Kepri bersama Pemkab Bintan di Kantor Bupati Bintan

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Bintan Adi Prihantara menuturkan, kewenangan penataan hutan berada pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Menurut Ia, kawasan sumber air di Pulau Bintan dan pemukiman penduduk setempat ditetapkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disusun Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Kabupaten Bintan.

“Kita mengikuti pola tata ruang yang disusun bersama Kabupaten dan Provinsi. Cuma pertanyaannya, satu ketika mereka menetapkan kawasan diganti rugi gak. Tanya ke masyarakat jangan ke kami,” sebut Adi.

Tetapi, kata Adi, Pemkab Bintan siap membantu rekomendasi Pansus PDAM DPRD Kepri untuk menginvestarisir lahan di seputaran sumber air di Pulau Bintan. Pemkab Bintan juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait ganti rugi lahan masyarakat dan penghijauan lokasi waduk

“Kita siapkan itu untuk menginventarisir lahannya, melalui camat dan lurah yang terdekat dengan lahannya. Cuman kalau pemkab saja keluar anggaran juga keberatan. Prinsipnya kebersamaanlah yang menyelesaikan persoalan ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Pansus PDAM Kepri Bobby Jayanto juga bersependapat dengan Ketua Pansus Lis Darmansyah.

Ia ingin permasalahan lahan atau lainnya dapat didukung oleh semua pihak agar pembangunan waduk lanjutan dapat terlaksana tanpa ada masalah.

“Semoga pembangunan waduk Embung DAS Kawal dan lainnya dapat berjalan sesuai yang diinginkan,” ujarnya. (*)

Penulis: Novendra

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.