Jakarta (MK) – Kuasa hukum Golkar kubu Aburizal Bakrie, Yusril Ihza Mahendra mengatakan tindakan Menkumham Yasonna Laoly yang akan mengakui sususunan Pengurus DPP Golkar versi Agung Laksono adalah tindakan kekuasaan, bukan hukum.
“Sudah jelas bhw mahkamah partai tdk mengambil keputusan apa2 dlm menyelesaikan konflik internal Golkar karena beda pendapat antara mereka,” ujar Yusril melalui akun Twitter @Yusrilihza_Mhd, Selasa (10/3/2015)
Yusril mengatakan, Kubu ARB juga telah mendaftarkan gugatan baru di PN Jakarta Barat yang menandakan belum ada penyelesaian final konflik internal tersebut.
“Dalam situasi spt itu menkumham harusnya menunggu putusan final dari pengadilan,” kata Yusril.
Menurut Yusril, Menkumham kini secara sepihak menafsirkan putusan mahkamah partai dengan mengikuti tafsiran sepihak kubu Agung.
“Cara yg dilakukan menkumham itu cara kekuasaan, bukan cara yuris dalam menyelesaikan suatu persoalan. Padahal menkumham harus legalistik,” ungkapnya.
Yusril mengaku sulit untuk mengharapkan pemerintah sekarang bersikap obyektif dalam menyelesaikan konflik internal sebuah parpol.
“Sejak pengesahan kubu Romi di PPP, kesan bahwa pemerintah, dlm hal ini menkumham yasonna ikut bermain dukung salah satu kubu,” kata Yusril yang juga pakar hukum tata negara ini.
Kini, lanjut Yusril, terulang dengan dukungan terhadap kubu ARB yang terus ingin merapat kepada pemerintah yang sedang berkuasa sekarang.
“Menghadapi kenyataan ini, kubu ARB akan meneruskan gugatan di PN Jakarta Barat utk menunjukkan bahwa keputusan menkumham adalah keliru. Kalau dlm waktu dekat ini menkumham sudah menerbitkan keputusan mengesahkan kepengurusan yg kubu Agung, ARB akan gugat ke PTUN,” katanya.
Yusril juga menjelaskan bahwa ARB, Idrus Marham, Bamsoet dan lain-lain telah berkomunikasi dengan dirinya dalam rangka menentukan sikap mereka.(*)
