Natuna, (MetroKepri) – Dalam mewujudkan Nawacita Presiden RI, Joko Widodo sebagai poros maritim, salah satunya adalah membangun Indonesia dari pinggiran yakni daerah pulau-pulau terdepan, terluar dan terpencil di seluruh Indonesia.
Untuk melaksanakan hal tersebut, Presiden Joko Widodo membuat program tol laut yang tujuan utamanya adalah mengurangi disparitas harga yakni mengurangi selisih harga yang tinggi antara Jakarta dengan daerah terdepan, terluar dan terpencil untuk wilayah bagian barat dan timur.
Hal ini dikatakan Kepala Dinas Perindustian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Disperindagkop) Kabupaten Natuna, Agus Supardi saat dijumpai di ruang kerjanya, Rabu 11 September 2019.
Masih kata Agus, untuk mengurangi disparitas harga tersebut, pemerintah memberikan subsidi upah angkut tol laut sebesar lima puluh persen dari Tanjung Priok ke Natuna, begitu juga sebaliknya, dari Natuna ke Tanjung Priok.
Dengan adanya subsidi lima puluh persen ini, diharapkan harga-harga hampir menyamai yang ada di Jakarta.
“Namun kenyataannya, sampai saat ini pedagang-pedagang kita belum mau menggunakan tol laut ini untuk keperluan bahan-bahan pokok, sehingga harga-harga di Ranai ini masih tinggi,” katanya.
Pihaknya sudah melakukan sosialisasi dengan para pengusaha, mungkin permasalahan pokok salah satunya adalah Pelabuhan Selat Lampa masih jauh dari Ranai, sehingga upah angkut dengan subsidi lima puluh persen dari tol laut hampir sama biayanya dengan upah transportasi lori dari Pelabuhan Selat Lampa ke Ranai.
“Itu kata mereka, sehingga mereka belum mau beralih dari kapal-kapal biasa ke tol laut, tetapi kami tidak mengetahui apakah ada alasan-alasan lain yang harus dikemukakan,” ujar Agus Supardi.
Namun demikian, Disperindagkop Natuna telah mengarahkan dan mendorong untuk memakai tol laut kepada para pedagang yang ada di Pulau Tiga, Pulau Tiga Barat dan Sedanau karena relatif lebih dekat dengan Pelabuhan Selat Lampa.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Natuna sudah meminta kepada Internasional Port Coorperation (IPC), dulunya bernama Pelindo II, melalui salah satu anak usahanya yakni Multi Terminal Indonesia (MTI) untuk membantu Kabupaten Natuna memasukkan barang-barang pokok seperti beras, gula, minyak goreng, ayam, daging, telor dan lain-lain serta memasukkan barang-barang pokok penting seperti semen, triplek dan lain-lain.
“Kita tidak tahu, apakah MTI ini nanti akan menjadi distributor yakni perantara dari pedagang untuk dijual kepada pedagang yang ada di Ranai, Pulau Tiga, Pulau Tiga Barat, Sedanau, Serasan dan Midai. Atau kalau mereka mau, mereka bisa jualan di Ranai untuk menciptakan harga bagaimana harga di Ranai bisa turun dan stabil,” katanya.
Keseriusan Pemerintah Kabupaten Natuna dibuktikan dengan mengirimkan surat yang dilakukan oleh Bupati Natuna kepada Direktur Utama MTI dan sekarang sedang menunggu jawaban dari mereka.
“Tol laut ini belum dimanfaatkan secara maksimal, kami berharap MTI ini masuk ke Natuna. Ada tiga hal yang kita minta, pertama apakah MTI ingin jualan disini, silahkan. Kedua, apakah MTI memasok kepada para pedagang di Natuna, silahkan. Ketiga, kalau para pedagang ingin membeli langsung ke Jakarta, silahkan melalui tol laut,” papar Agus Supardi.
Selain itu, Agus Supardi mengatakan, Disperindagkop Natuna sudah mengirim surat agar gas elpiji bisa dibeli langsung dari plumpang di Jakarta dengan tol laut. (Manalu)
