Wabup Buka Uji Publik Penyusunan KLHS Perubahan RPJPD Natuna

by -49 views
Hj Ngesti Yuni Suprapti Saat Membuka Kegiatan Uji Publik Penyusunan KLHS Perubahan RPJPD Natuna 2005-2025
Hj Ngesti Yuni Suprapti Saat Membuka Kegiatan Uji Publik Penyusunan KLHS Perubahan RPJPD Natuna 2005-2025
Iklan Banner

Natuna, (MetroKepri) – Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti membuka kegiatan uji publik penyusunan KLHS Perubahan RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2005 – 2025 di Gedung Sri Srindit, Rabu 06 November 2019.

Dalam sambutannya, Ngesti menyampaikan kewajiban dalam membuat KLHS Perubahan RPJPD ini adalah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah.

Para Peserta dan Undangan Yang Hadir
Para Peserta dan Undangan Yang Hadir

Sehingga dalam implementasi nantinya, dikatakan Ngesti, dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Natuna.

“Saya berharap, melalui momentum ini, kita dapat merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan,” katanya.

Selanjut, dengan alternatif proyeksi dari hasil KLHS Perubahan RPJPD ini menjadi dasar dalam merumuskan sasaran dan strategi arah kebijakan yang akan diintegritasikan kedalam dokumen perubahan RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025.

Foto Bersama
Foto Bersama

Sementara itu, Ketua FGD Uji Publik 2 Perubahan RPJPD 2005-2025, Tukino melalui Hendri Dunan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan amanat UU No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta sebagai upaya untuk memperkuat substansi perencanaan daerah sehingga lebih terarah, tepat sasaran dan selaras dengan pembangunan nasional.

Sedangkan tujuan utama pelaksanaan KLHS adalah memastikan kebijakan rencana dan program selaras dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Sambungnya, penyusunan kebijakan sekaligus program KLHS yang dipersiapkan oleh Pemkab Natuna ini, guna menyiapkan alternatif penyempurnaan kebijakan. Sehingga dampak dari risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan.

“KLHS memandu pemerintah daerah dalam melaksanakan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pada dasarnya pembuatan dan pelaksanaan KLHS diharapkan akan mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang mensejahterakan masyarakat,” imbuhnya. (Manalu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.