AJI Harap KPI Uji 10 Televisi Secara Transparan

by -282 views
Ketua Umum AJI Indonesia, Suwarjono
Ketua Umum AJI Indonesia, Suwarjono
Iklan Banner

Tanjungpinang, (MK) – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mendukung inisiatif Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) membuka uji publik terhadap 10 stasiun televisi yang akan habis izin siaran pada tahun 2016 ini.

Hal itu juga, upaya memperbaiki kualitas siaran di masa yang akan datang.

“Kami berharap, uji publik ini dapat diselenggarakan oleh KPI secara transparan dan hasilnya diumumkan secara terbuka ke public,” ujar Ketua Umum AJI Indonesia, Suwarjono melalui press rilisnya kemarin.

Dia juga mendesak KPI agar tidak membatasi saran yang masuk dari masyarakat pada 31 Januari 2016. Akan tetapi, terus membuka masukan selama proses perpanjangan izin siaran kesepuluh stasiun tersebut.

“Kami (AJI Indonesia) juga menyayangkan reaksi Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) dan sebagian anggota Komisi I DPR yang menolak uji publik ini,” paparnya.

Menurut Suwarjono, masukan masyarakat adalah salah satu bentuk partisipasi yang diamanatkan UU nomor 32/ 2002 tentang penyiaran, karena frekuensi yang digunakan stasiun – stasiun televisi tersebut adalah milik public, sebagai sumber daya alam yang abadi namun terbatas.

“Maka inisiatif KPI ini patut didukung dan tidak perlu ada hal yang ditakutkan pada proses uji publik selama semua proses dilakukan secara transparan dan demokratis,” ucapnya.

Dia mengemukakan, dari catatan AJI Indonesia terkait uji publik pada 10 stasiun televisi (RCTI, SCTV, Indosiar, MNCTV, ANTV, TVOne, MetroTV, TransTV, Global TV dan TV7) yang akan habis masa izin siaran, adalah lebih pada persoalan jurnalistik dan kepemilikan, khususnya di 10 stasiun televisi tersebut.

Diantaranya, masih sering terjadi pelanggaran jurnalistik. Dari data KPI yang ada di website, kesepuluh stasiun TV ini berkali – kali mendapat teguran dan peringatan karena pelanggaran jurnalistik yang mengacu pada P3 dan SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran).

Contoh pelanggaran yang sering muncul adalah penayangan adegan kekerasan, sadistis, perbincangan yang melanggar norma kesopanan, kesusilaan, perlindungan pada anak dan remaja, pelanggaran etika jurnalistik dan lain – lain.

Kemudian, kepentingan politik yang kuat. Pada tahun 2014, AJI menyampaikan, musuh kebebasan pers tahun itu adalah penanggungjawab 3 grup stasiun TV yaitu MNC, TVOne dan MetroTV, karena keberpihakan politik dan ketidakberimbangan berita yang mencerminkan pilihan politik para pemilik stasiun televisi tersebut. Hal ini terlihat jelas saat Pemilu 2014.

“Oleh karena itu, kami, AJI Indonesia memberikan masukan kepada KPI agar mendesak KPI dan Kominfo untuk melakukan audit dan penilaian menyeluruh pada praktek jurnalistik pada 10 televisi. Selama masa penilaian/ audit, ke 10 televisi tersebut diberi izin uji coba selama satu tahun untuk membenahi standar praktek jurnalistik TV yang sesuai dengan P3 dan SPS,” ujar Suwarjono.

AJI Indonesia juga mendesak KPI dan Kominfo meninjau ulang kepemilikan lembaga penyiaran swasta yang patut diduga terjadi pelanggaran atas UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran.

Pasal 18 ayat (1) menyebutkan, pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, dibatasi. Peraturan Pemerintah nomor 50/ 2005 pasal 32 ayat (1) menyebutkan penyelenggaraan penyiaran oleh lembaga swasta, satu badan hukum atau satu orang hanya dibolehkan memiliki dua izin penyiaran yang berlokasi di dua provinsi berbeda.

“Agar stasiun TV dapat independen melakukan siaran dari intervensi politik pemiliknya, maka selama masa uji coba setahun, para pemilik/ pemimpin perusahaan TV yang menjadi pengurus/ ketua partai politik harus melepaskan salah satu jabatan, entah sebagai pemilik/ pimpinan TV atau pengurus partai politik,” katanya.

Menurut dia, pemilik/ pemimpin stasiun televisi dilarang menjadi pengurus partai politik atau memegang jabatan publik. Bila dalam masa uji coba, sebuah stasiun TV tidak dapat memenuhi standar jurnalistik sesuai P3 dan SPS dan masih ada pengurus partai politik dalam pimpinan stasiun TV, maka izin siaran tidak perlu diperpanjang.

Akan hal itu, AJI Indonesia berharap membuat uji publik ini tidak hanya diterapkan pada 10 stasiun televisi ini, tetapi menjadi tradisi KPI untuk lembaga – lembaga penyiaran yang lain. (ALPIAN TANJUNG)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.