Ruslan Pimpin RDPU Terkait Penertiban Pelanggaran Perda Kota Batam

by -42 views
Suasana RDPU Komisi II DPRD Kota Batam Bersama Tim Terpadu Pengawasan
Suasana RDPU Komisi II DPRD Kota Batam Bersama Tim Terpadu Pengawasan

Batam, (MetroKepri) – Wakil Ketua ll DPRD Kota Batam Ruslan M. Ali Wasyim memimpin rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait koordinasi bersama Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban Pelanggaran Perda Kota Batam, Jumat (03/9/2021).

RDPU yang digelar di ruang rapat pimpinan DPRD Kota Batam tersebut turut dihadiri oleh Pimpinan Komisi I DPRD Kota Batam, Kapolresta Barelang diwakili, Dir Pengamanan Aset BP Batam, Dir Pengelolaan Lahan BP Batam, Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah, Camat Nongsa, Kapolsek Nongsa, diwakili, Kabag Administrasi Pembangunan, dan Lurah Batu Besar.

Dalam rapat itu juga dibahas terkait pelebaran jalan yang ada didaerah Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam.

“Jadi dalam rapat kita hari ini, bahwa kita membicarakan objek terkait relokasi penataan dan pelebaran jalan di wilayah Simpang Pos Polisi Lalulintas, sampai ke Turi Batu Besar, dimana sebenarnya kegiatan ini dilakukan sejak tahun 2017 lalu,” papar Ruslan saat diwawancarai media di ruang rapat pimpinan DPRD Kota Batam.

Ruslan mengatakan, jadi dimana kegiatan tersebut digelar rapat – rapat koordinasi secara berkelanjutan. Sampai hari ini muncullah surat peringatan pertama. Didalam surat SP ini, diberikan kepada warga mulai dari satu September sampai tujuh September 2021. Sebagai akumulasi tahapan – tahapan yang sudah dilakukan itu.

“Bunyi surat SP tersebut mengatakan, kepada yang terhormat Bapak/lbu/ Saudari pemilik bangunan, rumah, kios, di sepajang ROW Jalan Hang Jebat Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam, di tempat,” ujar Ruslan.

Sebenarnya, kata dia, terkait program pelebaran jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam, pihaknya bukan tidak mendukung. Akan tetapi bangunan, baik kios warga yang akan dibongkar tersebut perlu dirapatkan dan dimusyawarahkan serta mupakatkan.

“Jadi kios warga di pinggir jalan itu sebanyak 143 unit, tentu dengan datangnya surat SP ini warga jadi tambah galau. Kita menginisiasi, makanya kita meminta hari ini, ternyata banyak pihak yang belum terundang terkait satuan kerja tim terpadu masing-masing membidangi pelebaran jalan tersebut ,” katanya.

Sementara itu, Kabid Tramtib Satpol PP Kota Batam, Imam Tohari menyampaikan di kiri kanan jalan yang mau dikembangkan tersebut, ada beberapa pedagang yang mengais rezeki disana.

“Jadi di kiri kanan jalan itu berjumlah sebanyak 443 unit kios. Ini lah persoalannya saat ini, baik untuk BP, maupun Pemerintah Kota Batam. Arahan dari Pak Wali Kota Batam juga mencari solusi dan jalan keluarnya. Kami masih mencarikan dari BP itu lahan-lahan mana yang masih kosong, dan sampai detik ini, masih berjalan itu semua,” ucapnya. (*)

Penulis : Rosjihan Halid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No More Posts Available.

No more pages to load.