Tanjungpinang, (MK) – Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun mengapresiasi kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) wilayah Kepri. Pasalnya, KPPN saat ini mampu menyalurkan seluruh dana negara ke masing – masing satuan kerja (Satker) secara tepat dan cermat.
“Tidak ada satu rupiahpun uang negara yang penggunaannya tidak terukur,” ujar Nurdin saat menghadiri penyerahan sertifikat ISO 9001 : 2008 di Harmoni One, Kamis (3/3).
Oleh karena itu, dengan tersertifikasi kantor ini, Nurdin berharap pelayanan dari KPPN kedepannya tidak hanya berstandar nasional, tapi internasional.
Ditempat yang sama, Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Kepri, Didik Choiroel mengatakan, dengan sertifikasi ini akan meningkatkan kualitas penyelenggaraan negara.
“Dana APBN yang kami salurkan akan lebih tepat, dan taat asas sertai sesuai dengan aturan yang ada,” ucapnya.
Selain itu, pemberian sertifikasi ini sendiri juga berfungsi untuk mengurangi pelanggaran dan kesalahan dalam penyelenggaraan negara.
Sementara itu, Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono mengatakan, jajarannya telah melakukan reformasi khususnya dalam pelayanan. Untuk mendorong itu, KPPN melakukan sertifikasi diseluruh kantornya di Indonesia.
Sehingga, saat ini tidak ada lagi uang negara yang tersimpan di kantor – kantor KPPN.
“Kami tidak menyimpan di brankas. Pada hari – hari transaksi, uang tersebut kami salurkan lewat bank negara,” ujar Marwanto.
Maka dari itu, dia meminta kepada Satker untuk memberitahukan kepada pihaknya sebelum mengambil uang.
“Yang jadi masalah, jika tiba – tiba Satker mengambil uang dalam jumlah besar. Apabila satker tidak mengajukan perencanaan penarikan uang, pasti kami tolak,” katanya.
Jika dilakukan pemberitahuan, Marwanto menjamin seluruh likuiditas itu akan disalurkan dengan cepat.
“Kami jamin anggaran akan cair satu jam. Dan yang lebih penting, tidak dipungut biaya,” ucapnya.
Usai penyerahan sertifikasi, dilanjutkan dengan seminar Hukum Keuangan Negara yang menghadirkan pembicara, Drs. Siswo Sujanto, D.E.A (Ketua Tim Kerja Penyempurnaan Manajemen Keuangan), Brigjen Pol. Ahmad Wiyaguna (Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri), Ariawan Agustartono, SH. MH (Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Andar Perdana Widiastono, SH. MH (Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepri). (Red/ Humas Pemprov Kepri)
