
Tanjungpinang, (MK) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMD Dukcapil) Provinsi Kepri menggelar kegiatan evaluasi data profil Desa/ Kelurahan Se – Kepri di salah satu hotel di Tanjungpinang, Kamis (10/08/2017) malam.
Kegiatan ini juga dalam rangka mewujudkan setiap Desa/ Kelurahan yang maju dan berkelanjutan dengan prosdakel berbasis online.
Kepala DPMD Dukcapil Provinsi Kepri, Sardison mengatakan bagi seluruh perwakilan 6 kabupaten kota yang hadir mengikuti kegiatan ini, ada sekitar 120 desa/ kelurahan yang belum terdaftar secara online.
“Dari 416 desa/ kelurahan yang ada di Kepri, sekitar 120 desa/ kelurahan yang belum mendaftarkan profil desanya maupun kelurahannya dan untuk Kota Tanjungpinang, alhamdulilah sudah semua,” papar Sardison dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan.
Dia mengutarakan 120 desa/ kelurahan yang belum membuat profil desa rata – rata disebabkan oleh faktor jaringan yang tidak memadai disetiap desa maupun kelurahannya.
“Nanti melalui Gubernur Kepri akan melaporkan ke Kementerian terkait informasi ini. Kita juga mendorong agar Menteri Desa dan Mendagri sebagai pembina desa dan kelurahan agar bisa melakukan koordinasi dengan Kementerian yang menangani komunikasi sehingga bisa menangani jaringan disetiap desa yang memiliki kendala,” ujarnya.
Sardison juga menargetkan, pada tahun 2017 ini seluruh desa/ kelurahan akan terdata melalui online agar dapat terlihat secara nasional, karena sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2007 ada kewajiban untuk membuat profil desa.
Dia menekankan batas – batas desa akan tercatat diwilayah Kepri ini apabila telah terdata profil desanya. Untuk perangkat desa, Sardison berharap agar hal ini menjadi perhatian serius.
“Dulu hanya profil desa saja, sekarang dirubah menjadi profil desa berbasis online,” ucapnya.
Hal ini dikatakannya, agar setiap desa dan kelurahan dapat terpantau perberkembangannya serta membantu pihak swasta untuk berinvestasi, sehingga para investor akan melihat profil desa/ kelurahan mana yang sangat berpotensi berkembang secara online.
“Sekarang banyak investor ragu dan tidak yakin karena kurangnya informasi itu,” katanya.
Dia meminta tiap desa/ kelurahan jangan sampai tertinggal, karena profil desanya tidak terdaftar secara online.
“Dengan adanya sistem online ini, diharapkan desa dan kelurahan sudah dapat mengisi profilnya secara online,” imbuhnya.
Sardison menyampaikan jika ingin membantu pemerintah dengan baik, buatlah profil desa/ kelurahan di seluruh 7 kabupaten/ kota yang ada di Kepri.
“Profil yang saudara buat nanti menentukan masa depan desa dan kelurahan. Data ini akan dipakai pemerintah, data ini juga akan langsung terlihat di website Kemendagri,” ucapnya. (RUDI PRASTIO)