RDP, Komisi I DPRD Batam Tanggapi Keluhan Warga

by -21 views
Suasana RDP Diruang Rapat Komisi I DPRD Kota Batam
Suasana RDP Diruang Rapat Komisi I DPRD Kota Batam

Batam, (MetroKepri) – Komisi I DPRD Kota Batam menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait kavling di Anggrek Putih 12 Kebun Sayur RT 04 RW 09 Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung Kota Batam.

Rapat tersebut digelar diruang rapat Komisi I DPRD Kota Batam, Selasa (15/12/2020).

RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto ini juga turut dihadiri oleh Dir Pengelolaan Lahan BP Batam, Camat Sagulung, Lurah Sungai Pelunggut, Pimpinan PT Jeni Prima Putra, Moh Ridwan, Ketua RW 08, dan perwakilan warga.

Dalam rapat tersebut membahas terkait kavling yang dialokasikan kepada PT Jeni Prima Sejati sehingga menimbulkan terjadinya permasalahan tumpang tindih.

“Jadi RDP yang kita gelar hari ini terkait permasalahan kavling yang ada di Anggrek Putih Dapur 12 Kelurahan Sei Pelunggut, dimana permasalahan warga tersebut sudah kita tanggapi. Akan tetapi permasalahan ini akan kita evaluasi, sebab ini masalah lahan yang tumpang tindih,” papar Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto.

Masih kata Budi, begitu juga dengan warga yang tinggal diatas kavling tersebut. Warga merasa terintimidasi.

“Sebab cara dari pihak perusahaan yang mengambil kavling tersebut adalah cara yang menakut-nakutui warga masyarakat, jadi itu tidak boleh,” ujarnya.

Sementara itu Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha SH mengatakan pihaknya sudah sering mendapat keluhan dari warga masyarakat terkait permasalahan kavling.

“Kita sudah sering kali mendapat keluhan termasuk masalah sengketa lahan yang ada di Kota Batam ini, dan tadi kita menemukan bahwa  PT ini kan sudah memiliki PL. Tetapi ada yang akan kami gali, bahwa pada tahun 2013 itu kan sudah mendapatkan PL atau izin prinsip,” ucapnya.

Dia mengutarakan, didalam izin prinsip tersebut informasinya sudah membayar UWTO. Namun, yang sayangkan pihaknya yakni kenapa pada saat itu tidak melakukan pemagaran atau memasang plang atas nama perusahaan mereka.

“Ini kan aneh sekali dan kalau mereka sudah memiliki legalitas yang sah, kenapa tidak melakukan pengumuman terhadap warga bahwa lokasi ini adalah milik mereka,” katanya.

Dia mengemukakan, pada tahun 2013 yakni saat pengalokasian lahan itu masih HPL. BP Batam tidak punya hak wewenang untuk melakukan pengelolaan tersebut.

“Jadi sepertinya, proses pengalokasian lahan itu diindikasi cacat hukum secara inprosedural. Sebab kenapa kalau belum punya HPL, ya tentu tidak bisa melakukan hak pengelolaan,” ucapnya.

Selain itu, didalam permasalahan tersebut, pihak juga mempertanyakan oknum-oknum aparat yang katanya menakut-nakuti masyarakat bahkan aparat yang turun kelokasi tersebut sampai memiliki surat tugas.

“Makanya tadi saya pertajam dan mempertanyakan hal itu, dan terkait masalah ini ya sama seperti yang kita katakan tadi itu bahwa permasalahan ini akan segera kita evaluasi,” katanya. (*)

Penulis : Rosjihan Halid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No More Posts Available.

No more pages to load.