Tak Menuai Hasil, DPRD Natuna Minta Perusda Dibubarkan

by -202 views
Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Bersama DPRD Natuna Saat MelakukanPertemuan Dengan Perusda. Foto KALIT
Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Bersama DPRD Natuna Saat MelakukanPertemuan Dengan Perusda. Foto KALIT
Iklan Banner
Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Bersama DPRD Natuna Saat MelakukanPertemuan Dengan Perusda. Foto KALIT
Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Bersama DPRD Natuna Saat MelakukanPertemuan Dengan Perusda. Foto KALIT

Natuna, (MK) – Perusahaan Daerah (Perusda) dinilai tidak mampu menjalankan kinerja dengan baik, segala jenis bidang usaha yang dijalankan dengan anggaran miliaran rupiah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna tidak menuai keuntungan.

Bahkan, Perusda juga tidak mampu menggaji karyawannya. Hanya hasil retribusi Pasar Ranai yang menjadi salah satunya income bagi Perusda Natuna.

Oleh karena itu, Ketua DPRD Natuna Yusripandi bersama Komisi III Harken, Henry FN (Jack) dan Syaiful mengadakan pertemuan dengan Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni, Plt Perusda Ilham Kauli, Kadis Disprindag Helmi Yuda Kabag Ekonomi Khaidir di ruang Rapat DPRD Natuna, Jumat (12/5/2017).

Disela – sela pertemuan itu, Komisi III DPRD Natuna Henry FN yang biasa disapa Jack ini menilai Perusda sudah melenceng dari akte pendirian Perusda dan bukan mensejahterakan rakyat, malah hanya menambah beban bagi pedagang di Pasar Ranai.

“Pendirian Perusda sudah tidak betul lagi, selama ini Perusda hanya menjadi panitia dari Pemerintah Kabupaten Natuna. Disaat tidak ada kegiatan pemerintah. Perusda juga tidak ada kegiatan, miliaran rupiah untuk kapal bagan tidak jelas hasilnya. Sehingga pasar menjadi objek utama untuk membayar gaji karyawan. Kalau ini tidak diperbaiki bagus Perusda dibubarkan,” papar Jack.

Hal senada juga dilontarkan Anggota Komisi III DPRD Natuna lainya, Harken. Menurut dia, keputusan Perusda mengambil tindakan yang menaikkan sewa meja dan mengutip retribusi tidak berdasarkan Peraturan Daerah. Kalau Perusda tidak mampu mengelola pasar, Disprindag yang akan mengambil alih.

“Dasar kenaikkan harus disesuaikan dan disepakati oleh pedagang dan berdasarkan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2010 tentang tata cara mengutip retribusi sewa dengan system per hari dikutip, bukan bulanan ataupun tahunan. Kalau Perusda tidak sanggup, silahkan Disprindag yang mengelola langsung,” ujar Harken.

Disisi lain, Harken juga menanyakan terkait hasil keuangan dari retribusi sewa meja yang tidak tercatat dan tidak pakai kwitansi, lalu kemana uangnya?.

Kritikan lainnya juga disampaikan Syaiful yang juga Anggota Komisi III DPRD Natuna. Syaiful menilai sistem manegement karyawan Perusda dan hirarki kepengurusannya tidak berjalan. Kedepannya Perusda harus mampu memperbaiki manegemen karyawan.

Dikesempatan itu juga, Plt Perusda Natuna Ilham Kauli mengakui adanya petugas retribusi yang tidak mencatat keuangan retribusi. Namun, ia menilai ini merupakan akibat petugas tidak kunjung gajian.

“Akibat karyawan tidak digaji sehingga penyimpanganpun terjadi,” ujar Ilham.

Sementara, terkait kenaikkan harga sewa meja di Pasar Ikan, Ilham mengaku akan segera menurunkan tarif sewa ke harga awal.

“Pada Juni Nanti, harga sewa meja untuk pasar ikan akan saya turunkan dari Rp250 ribu menjadi Rp180 ribu,” ucapnya.

Sementara itu, terkait pernyataan DPRD yang meminta pembubaran Perusda, Kabag Ekonomi Pemkab Natuna Khaidir meminta waktu satu tahun untuk membenahi Perusda dan berusaha mengembangkan Perusda dengan melibatkan sektor swasta.

“Kita tidak akan meminta bantuan lagi dengan pemerintah. Langkah awal untuk anggaran Perusda dengan cara melakukan lelang aset Perusda sebagai modal awal dan membayar hutang pada karyawan,” ucap Kabag Ekonomi Pemkab Natuna ini.

Dikesempatan itu, Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni berharap Perusda nantinya mampu menjalankan program kerjanya.

“Kita dari Pemerintah Natuna akan berusaha serius untuk menanggapi hal ini. Komitmen, ya jelas orang yang duduk sebagai direktur harus mampu memimpin Perusda,” katanya.

Ngesti juga memerintahkan, agar Perusda berkomunikasi dengan pimpinan (Bupati dan Wakil Bupati Natuna) dan DPRD, sehingga miss komunikasi tidak terjadi.

Diakhir pertemuan, Ketua DPRD Natuna Yusripandi berharap Perusda melengkapi dan membenahi AD/ RT agar kedepannya kinerja Perusda bisa lebih profesional dan baik dengan tujuan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Natuna dan bisa berkordinasi dengan DPRD. (KALIT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.