Terkendala Moratorium, Natuna – Anambas Perlu Alasan Kuat Untuk Jadi Provinsi Khusus

by -131 views
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad saat bincang santai di Ranai Square

Natuna, MetroKepri – Sebelum keberangkatannya kembali ke Tanjung Pinang, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad melakukan bincang santai dengan sejumlah wartawan di Ranai Square, Sabtu Pagi 23 Oktober 2021.

Kunjungannya ke Natuna bukan tanpa alasan, karena ia ikut dalam rombongan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo, S.E, M.P.P yang waktu lalu meresmikan empat satuan baru di Markas Komando Datasemen Pertahanan Udara (Denhanud) 477 di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Raden Sadjad Ranai, Natuna.

Wajah pria kelahiran 10 April 1964 ini begitu santai, saat menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan. Salah satu pertanyaan yang dilontarkan mengenai dukungannya terhadap pembentukan Provinsi Khusus Natuna – Anambas.

“Sekarang kan masih moratorium pemekaran daerah, silahkan aja masyarakat persiapkan. Kalau untuk kemajuan suatu daerah tidak masalah, saya dukung,” katanya.

Mengingat kilas balik pembentukan Provinsi Kepri, Ansar mengatakan ada beberapa alasan sehingga pembentukan Provinsi Kepri bisa terjadi seperti, rentang kendali dan daerah ingin cepat maju.

“Kalau untuk pembentukan Provinsi Khusus Natuna – Anambas harus ada alasan yang kuat, bisa jadi dengan alasan berhadapan dengan negara – negara asing sehingga perlu pertahanan dan keamanan dalam menjaga keutuhan NKRI sekaligus melindungi sumber daya alamnya,” katanya.

Ia melanjutkan, sebentar lagi akan ada intitusi TNI yang kelasnya bintang satu di Kabupaten Natuna, jadi tidak menutup kemungkinan Provinsi Khusus Natuna – Anambas bisa terwujud.

“Kita lihat saja perkembangannya nanti, semua tergantung pusat. Yang terpenting kita sudah berusaha dan daerah juga harus siap terhadap keputusan pusat,” imbuhnya.

Dilansir dari Kompas.id, Tanggal 29 April 2021, dengan Judul “Moratorium Pemekaran Daerah Dikawal”, Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi, memastikan bahwa tidak akan ada pemekaran wilayah lagi di Indonesia, kecuali untuk Papua. Karena itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin akan mengawal kebijakan ini kendati desakan untuk memekarkan wilayah terus berdatangan baik melalui pemerintah maupun usulan melalui DPR.

Kemungkinan pemekaran wilayah Papua pun masih dikaji. Menurut Masduki, banyak dimensi yang dipertimbangkan dan masih dibahas. Namun, tim yang mengkaji hal ini belum menghasilkan rekomendasi apa pun. Oleh karena itu, belum ada pembahasan mengenai hal ini.

Adapun otonomi daerah secara umum, Wapres Ma’ruf meminta supaya ada evaluasi terutama pada pencapaian tujuan otonomi, seperti pendapatan asli daerah. Saat ini, kebanyakan daerah masih bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

”Wapres ingin ada kreativitas yang signifikan dari pimpinan daerah supaya pemerintah daerah bisa betul-betul mandiri secara fiskal,” kata Masduki.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi seluruh Indonesia tahun anggaran 2021, terdapat sejumlah daerah yang pendapatan asli daerahnya di bawah 30 persen. (manalu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No More Posts Available.

No more pages to load.