Tanjungpinang, (MetroKepri) – Alih fungsi bekas kios minyak A3 di kawasan perairan Kampung Bugis, Kota Tanjungpinang, menjadi bengkel kapal sekaligus lokasi tambat ferry dipertanyakan. Pasalnya, pihak Kecamatan Tanjungpinang Kota mengaku tidak pernah mengeluarkan rekomendasi terkait aktivitas usaha tersebut.
Lokasi yang kini dimanfaatkan salah seorang pengusaha kapal ferry itu diduga tidak hanya difungsikan sebagai bengkel, tetapi juga menjadi tempat bersandar kapal ferry. Kondisi ini pun memunculkan pertanyaan mengenai kelengkapan perizinan serta legalitas pemanfaatan lokasi tersebut.
Camat Tanjungpinang Kota, Iwan, menegaskan pihak kecamatan sejauh ini tidak pernah menerbitkan rekomendasi terkait aktivitas bengkel maupun tambat kapal ferry di lokasi bekas kios minyak A3 yang berada disekitar perairan Kampung Bugis tersebut.
“Sepengetahuan saya, kecamatan enggak pernah keluarkan rekom dengan aktivitas tersebut,” ujar Iwan, Jumat (13/11/2026).
Namun, ketika ditanya apakah pihak pengusaha atau perusahaan pengelola pernah menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan fungsi bangunan dan aktivitas tambat kapal kepada pihak kecamatan, Iwan belum memberikan penjelasan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tanjungpinang, Bobi, menyebutkan untuk pengurusan perizinan kegiatan merupakan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Sedangkan untuk pengawasan aktivitas kepelabuhanan dan tambat kapal, menurutnya, berada di bawah kewenangan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).
“Pengawasan KSOP,” ucap Bobi.
Di sisi lain, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Kampung Bugis, Maria, mengaku tidak mengetahui perubahan fungsi bekas kios minyak A3 tersebut menjadi bengkel kapal sekaligus tempat tambat ferry.
Meski demikian, ia mengakui bahwa keberadaan aktivitas tersebut menimbulkan gangguan terhadap perahu yang beraktivitas di sekitar lokasi.
“Memang boat terganggu,” ungkapnya singkat.
Hingga berita ini diterbitkan, MetroKepri belum berhasil menghubungi pihak KSOP maupun pengusaha atau perusahaan pemilik kapal ferry untuk mendapatkan penjelasan terkait legalitas dan aktivitas usaha tersebut. (*)
Penulis: Alpian Tanjung
